TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Investment Allowance Efektif Bantu Pengusaha?

·

Investment Allowance Efektif Bantu Pengusaha?

PajakOnline.com— Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/2020 pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah selama 6 tahun.

Artinya, setiap tahun investor pada industri padat karya berhak menngurangkan penghasilan netonya sebesar 10% dari nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah.

Untuk memperoleh fasilitas ini, investor harus merupakan WP Badan dalam negeri, termasuk dalam 45 sektor industri padat karya yang terlampir dalam PMK No. 16/2020, dan mempekerjakan rata-rata sebanyak 300 orang tenaga kerja Indonesia dalam waktu satu tahun pajak.

Sayangnya, insentif yang diberikan oleh pemerintah lewat investment allowance ini tidak sebanyak yang diberikan oleh pemerintah dalam tax allowance melalui PMK No. 11/2020. Di satu sisi, pengusaha yang sudah menikmati fasilitas investment allowance tidak dapat diberikan fasilitas tax allowance.

Apabila dibandingkan dengan tax allowance, dalam insentif tersebut pemerintah memberikan fasilitas PPh berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun, penyusutan dan amortisasi dipercepat, fasilitas PPh dividen, hingga fasilitas kompensasi kerugian lebih lama dari 5 tahun tidak lebih dari 10 tahun.

Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yunirwansyah menjelaskan bahwa sedari awal investment allowance memang dimaksudkan untuk industri padat karya dengan mempertimbangkan jumlah tenaga kerja.

"Investment allowance memberikan tambahan biaya [super deduction] sebesar 60% selama 6 tahun atau 10% per tahun bagi industri padat karya tertentu dengan syarat mempekerjakan tenaga kerja indonesia minimal 300 orang selama periode tersebut, dari awal sudah dimaksudkan untuk industri padat karya," kata Yunirwansyah, Selasa (17/3/2020) seperti dilansir bisnis.com

Oleh karena itu, investment allowance dan tax allowance tidak dapat diperbandingkan karena kedua insentif tersebut memiliki landasan hukum yang berbeda sehingga bentuk fasilitasnya pun berbeda pula.

Sementara itu, pengamat perpajakan Abdul Koni mengatakan, fasilitas pajak penghasilan ini bertujuan untuk mendorong investasi dalam negeri serta membuka lapangan kerja baru.

"Hal ini tentu merupakan berita baik bagi para investor yang berniat berinvestasi di sektor-sektor yang telah ditentukan tersebut."

Abdul Koni, Managing Partners PajakOnline Consulting Group.

PajakOnline Consulting Group siap mendukung para investor yang berniat untuk mendapatkan fasilitas ini melalui pengurusan segala persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi sampai mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan ini.

Industri padat karya yang berhak mendapatkan fasilitas investment allowance ini antara lain:

  1. Industri berbasis daging lumatan dan surimi
  2. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng (kecuali di DKI Jakarta)
  3. Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng (kecuali di DKI Jakarta)
  4. Industri pembekuan biota air lainnya (kecuali di DKI Jakarta)
  5. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya (kecuali di DKI Jakarta)
  6. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng
  7. Industri pengolahan susu segar dan krim
  8. Industri makanan sereal
  9. Industri produk roti dan kue
  10. Industri makanan dari cokelat dan kembang gula
  11. Industri pengolahan kopi (kecuali di DKI Jakarta)
  12. Industri produk masak dari kelapa
  13. Industri pemintalan benang
  14. Industri batik
  15. Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
  16. Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit
  17. Industri pakaian jadi rajutan
  18. Industri penyamakan kulit
  19. Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi
  20. Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri
  21. Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari
  22. Industri sepatu olahraga
  23. Industri kertas dan papan kertas gelombang (kecuali di DKI Jakarta)
  24. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (kecuali di DKI Jakarta)
  25. Industri kertas tissue (kecuali di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa TImur selain Madura)
  26. Industri barang dari karet lainnya YTDL (hanya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua)
  27. Industri barang dari plastik untuk bangunan
  28. Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL
  29. Industri peralatan makan dari logam
  30. Industri paku, mur dan baut
  31. Industri peralatan dapur dari logam
  32. Industri perlengkapan komputer
  33. Industri televisi dan/atau perakitan televisi
  34. Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi
  35. Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya
  36. Industri pengubag tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier), dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)
  37. Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
  38. Industri peralatan listrik rumah tangga
  39. Industri kompor
  40. Industri pompa lainnya, kompresor, kran, dan klep/katup
  41. Industri mesin pertanian dan kehutanan
  42. Industri furnitur dari kayu
  43. Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu
  44. Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi
  45. Industri mainan anak-anak

Berita lainnya di Headlines