TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Insentif Pajak untuk Pengusaha Perlu Juga Diberikan ke Sektor UMKM

· · pajakonline.com

PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan empat insentif perpajakan guna membantu wajib pajak (WP) terdampak wabah Corona atau Covid-19. Keempat insentif pajak terkait, yakni Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketentuan insentif pajak ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 yang akan mulai berlaku pada 1 April 2020 mendatang.

Baca Juga: Mulai 1 April, Pengusaha Terdampak Corona Dapat 4 Insentif Pajak

Pengamat perpajakan Abdul Koni mencermati insentif pajak ini sedikit banyaknya membantu pengusaha yang terdampak wabah Corona, namun sayangnya tidak semua jenis usaha mendapatkan fasilitas insentif ini.

Sebab, para pengusaha yang terdampak wabah Corona, bukan hanya mereka yang berusaha di bidang industri atau jasa yang ada dan disebutkan dalam ketentuan tersebut, namun usaha di bidang lain pun, seperti bidang usaha perdagangan maupun jasa, seperti jasa pengiriman, kurir, jasa forwarder, dan bidang lainnya termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun turut terdampak Corona, tetapi malah sama sekali tidak mendapatkan insentif pajak.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji kembali batasan jenis usaha yang berhak mendapatkan insentif perpajakan ini," kata Managing Partners PajakOnline Consulting Group Abdul Koni.

Mantan auditor Ditjen Pajak ini meyakini pemerintah akan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengurangi dampak buruk wabah Corona. "Namun, tetap kita harus kritisi bersama bahwa hampir semua bidang usaha saat ini terkena imbas wabah Corona, termasuk sektor UMKM yang perlu kita prioritaskan," kata Abdul Koni.

Baca Juga: Pajak UMKM dan Koperasi Seharusnya 0 Persen

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan sedang menghitung berapa besar insentif pajak yang diberikan ke UMKM dan Koperasi.

Berapa besarannya? Kapan akan diumumkan? Untuk sektor mana saja? "Ditunggu saja. Pasti akan disampaikan saat sudah diputuskan secara resmi oleh pemerintah," kata Teten saat dihubungi PajakOnline.com

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, insentif pajak seperti ini diberikan terhadap sektor yang paling terdampak wabah virus Corona.

"Jadi ada prioritas-prioritas. Pemerintah juga akan terus melihat perkembangan atas dampak wabah virus corona terhadap sektor-sektor usaha yang ada," kata Yoga.

Di samping itu, upaya Pemerintah yang telah dan akan dilakukan tidak semata-mata dalam bentuk insentif pajak.

Yoga menambahkan, dari sisi moneter juga telah banyak yang dilakukan otoritas moneter untuk membantu dunia usaha dan masyarakat menghadapi kondisi ini, seperti penurunan suku bunga, relaksasi kredit usaha, dan lainnya.

"Jadi, perlu dipahami seluruh masyarakat, Pemerintah saat ini dengan seluruh resource yang ada dan memungkinkan berupaya untuk membantu masyarakat dan dunia usaha menghadapi situasi ini," kata Yoga.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #KonsultanPajakOnline