TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jalan di Lampung Dibangun Pakai Uang Pajak, Ini Kata Menkeu

·

Jalan di Lampung Dibangun Pakai Uang Pajak, Ini Kata Menkeu

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan negara melalui berbagai instansi guna pembangunan infrastruktur jalan di Lampung dan Pulau Sumatera. "Tahukah kamu berapa jumlah APBN dan APBD serta instrumen Keuangan Negara yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatra?" kata Sri Mulyani melalui media sosial Instagram resminya @smindrawati, dikutip hari ini, Senin (8/5/2023).

Menkeu menyebutkan, pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke Pemerintah Daerah (Pemda) berupa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) dari APBN 2023 untuk pembangunan jalan Provinsi/Kabupatan/Kota Lampung sebesar Rp402,44 miliar. Dana ini diperuntukkan membangun 231,9 kilometer jalan. Sebagai informasi, APBN 2023 yang disalurkan melalui Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional yakni sebesar Rp588,7 miliar untuk tahun ini.

"Sudah terealisasi Rp81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp508,1 miliar," katanya.

Sementara itu, dana alokasi yang bersumber dari APBD 2023 untuk program penyelenggaraan jalan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung mencapai Rp2,16 triliun. Adapun, khusus Provinsi Lampung sendiri sebesar Rp886,8 miliar.

"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," katanya.

Sri mengatakan, anggaran pembangunan jalan Tol Trans Sumatra yang melintasi Lampung dengan dana yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero).

Setidaknya, ada 2 ruas tol Trans Sumatra yang melintasi Lampung yakni ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 km dengan dukungan pemerintah berupa PMN senilai Rp2,2 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp22,09 triliun.

Selanjutnya ruas Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km dengan dukungan Pemerintah dalam bentuk PMN Rp4 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp14,37 triliun. Selain itu, pendanaan pembabasan lahan dari kedua ruas tol tersebut dianggarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp3,75 triliun dan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp1,86 triliun. "Dalam kunjungan Presiden @jokowi ke Propinsi Lampung, disampaikan bahwa Pemerintah akan membangun jalan-jalan yang rusak - dan tugas pembangunan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota," kata Sri.

Berita lainnya di Headlines