TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jokowi Resmi Buka KTT AIS Forum di Bali, Perkuat Kolaborasi Antarnegara Pulau dan Kepulauan

·

Jokowi Resmi Buka KTT AIS Forum di Bali, Perkuat Kolaborasi Antarnegara Pulau dan Kepulauan

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 di Bali, Rabu (11/10/2023). Jokowi menyebutkan, Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah momentum bersejarah KTT pertama AIS Forum.

"Let's walk together dan dengan ini saya nyatakan KTT pertama forum negara-negara kepulauan dan negara pulau dibuka," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/10/2023).

Menurut Jokowi, AIS Forum memperkuat kolaborasi antarnegara kepulauan dan negara pulau yang dihubungkan oleh laut. "Laut bukanlah pemisah antardaratan tapi laut justru pemersatu antardaratan. Laut justru perekat dan penghubung antardaratan," kata Jokowi.

Sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, Jokowi berharap dapat berbagi tantangan kompleks bersama yang saling berkaitan terhubung satu sama lain. Hal itu, katanya, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut.

"Jika kita membuang sampah di daratan belum tentu sampah tersebut ke daratan di belahan dunia lain, tapi jika kita membuang sampah di lautan maka sampah itu sangat bisa sampai ke daratan mana pun di dunia," kata Jokowi.

Oleh karena itu, kata Jokowi, kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama.

"KTT AIS ini merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan di mana terdapat tiga hal yang perlu kita dorong," kata Jokowi.

Pertama, kata dia, solidaritas, kesetaraan dan inklusivitas adalah prinsip bersama. Kedua, prioritas pada kerja sama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Ketiga, kerangka kerja sama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan.

"Yang mulia kepentingan negara kepulauan dan kepentingan negara berkembang secara konsisten terus Indonesia suarakan baik di KTT G20 tahun lalu, maupun di KTT ASEAN dan KTT AIS tahun ini," katanya.

Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. "Indonesia ingin mengajak seluruh negara yang hadir marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan dan terus menjalin kolaborasi walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah," katanya.

Berita lainnya di Headlines