TRENDING
Pajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLN
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Jokowi Resmi Buka KTT AIS Forum di Bali, Perkuat Kolaborasi Antarnegara Pulau dan Kepulauan

Redaksi PajakOnline · 11 Okt 2023, 11.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 di Bali, Rabu (11/10/2023). Jokowi menyebutkan, Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah momentum bersejarah KTT pertama AIS Forum.

"Let's walk together dan dengan ini saya nyatakan KTT pertama forum negara-negara kepulauan dan negara pulau dibuka," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/10/2023).

Menurut Jokowi, AIS Forum memperkuat kolaborasi antarnegara kepulauan dan negara pulau yang dihubungkan oleh laut. "Laut bukanlah pemisah antardaratan tapi laut justru pemersatu antardaratan. Laut justru perekat dan penghubung antardaratan," kata Jokowi.

Sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, Jokowi berharap dapat berbagi tantangan kompleks bersama yang saling berkaitan terhubung satu sama lain. Hal itu, katanya, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut.

"Jika kita membuang sampah di daratan belum tentu sampah tersebut ke daratan di belahan dunia lain, tapi jika kita membuang sampah di lautan maka sampah itu sangat bisa sampai ke daratan mana pun di dunia," kata Jokowi.

Oleh karena itu, kata Jokowi, kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama.

"KTT AIS ini merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan di mana terdapat tiga hal yang perlu kita dorong," kata Jokowi.

Pertama, kata dia, solidaritas, kesetaraan dan inklusivitas adalah prinsip bersama. Kedua, prioritas pada kerja sama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Ketiga, kerangka kerja sama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan.

"Yang mulia kepentingan negara kepulauan dan kepentingan negara berkembang secara konsisten terus Indonesia suarakan baik di KTT G20 tahun lalu, maupun di KTT ASEAN dan KTT AIS tahun ini," katanya.

Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. "Indonesia ingin mengajak seluruh negara yang hadir marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan dan terus menjalin kolaborasi walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah," katanya.