PajakOnline.com—Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) optimistis dapat merealisasikan target penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2020.
Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, hingga akhir tahun nanti, anggaran sebesar Rp695 triliun untuk penanganan Covid-19 ditargetkan dapat terserap ke dalam 6 program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
Keenam program tersebut adalah program bidang Kesehatan, Insentif Usaha, Perlindungan Sosial, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Program Kementerian Lembaga (K/L) dan Pemda, serta Pembiayaan Korporasi.
Untuk 4 program terakhir menjadi tanggung jawab Satgas PEN dengan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp400 triliun dengan realisasi per September 2020 ini mendekati Rp200 triliun.
“Kami akan memastikan masyarakat termiskin di lapisan terbawah mendapatkan bantuan selama masa sulit ini melalui program Perlindungan Sosial. Kita juga akan fokus pada sektor UMKM, karena itu dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 90% masyarakat Indonesia, juga berkontribusi lebih dari 55% ekonomi nasional,” ungkap Budi.
Pada program Perlindungan Sosial pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp204,95 triliun dan sudah terserap sebesar Rp101,06 triliun atau 49,31%. Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp37,4 triliun, realisasi saat ini sudah mencapai 71% dengan target penerima sebanyak 10 juta Kepala Keluarga (KK) termiskin.
“Kami yakin kami akan mencapai target penyaluran Rp37 triliun hingga akhir tahun 2020. Saat ini, sudah tersalurkan sebesar Rp27 triliun,” katanya.
Lalu program Program Kartu Sembako, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp43,6 triliun dan terealiasi 62,5% dengan target sebanyak 20 juta KK atau sekitar 80 juta jiwa yang masuk kategori termiskin.
“Sejauh ini, realisasi sudah tercapai sekitar Rp27 triliun dari Rp42 triliun anggarannya. Kami yakin ini dapat tercapai,” tegas Budi.
Namun ia juga mengakui ada beberapa program Perlindungan Sosial yang masih terus diupayakan realisasinya dapat tercapai, yakni Program Bantuan Langsung Tunai Desa dengan anggaran Rp31,8 triliun dan realisasi tercapai sebesar 30% atau baru Rp10 triliun. Target penerima sebanyak 11 juta KK. Meskipun demikian, penyalurannya tetap mengalami kenaikan 10% sejak diluncurkan pada Juli lalu.
“Setelah kami diskusikan bersama, kami menyadari bahwa kami perlu melakukan penyesuaian metode penyalurannya. Daripada menyerahkan uang secara langsung pada masyarakat miskin di desa, yang mana mereka mungkin sudah mendapat bantuan dari program serupa lainnya, maka kami bisa menyalurkan dalam bentuk program lain yang diperuntukkan bagi desa-desa,” jelasnya.
Lalu pada sektor UMKM, anggaran yang harus disalurkan sebesar Rp123,46 triliun dengan serapan Rp52,03 triliun atau 42,14%. Untuk Sektor K/L dan Pemda alokasi anggarannya sebesar Rp106,5 triliun dan sudah terserap Rp14,92 triliun atau 14,06%. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi tersedia anggaran sebesar Rp53,60 triliun.
Dari realisasi saat ini, Budi menyebut hingga akhir tahun ini Satgas PEN harus bisa merealisasikan sisa penyaluran lagi yang sekitar Rp218 triliun.
Ia menjelaskan yang perlu dibenahi pada sektor UMKM yaitu program Subsidi Bunga UMKM, anggaran yang disediakan sebesar Rp35 triliun. Tetapi realisasinya baru tercapai Rp3 triliun atau persentasenya 7,20%. Namun dana yang sudah tersalurkan itu sudah menjangkau 7,8 juta UMKM dengan kredit tersalurkan mencapai Rp317 triliun.
“Kami menyadari mungkin anggaran yang dialokasikan cukup besar. Makanya kami akan menyesuaikan kembali besarannya dan mengalihkan sebagian anggaran untuk program-program produktif lainnya yang berhubungan UMKM,” jelas Budi.
Di samping itu, ada tambahan program besar terbaru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Yang pertama menyasar sektor pelaku usaha mikro, yaitu Bantuan Presiden Produktif dengan DIPA anggaran Rp22 triliun dan target 9,1 juta pelaku usaha mikro. Realisasi saat ini sudah mencapai 31,79%.
“Kami cukup bangga bahwa dalam dua minggu sejak diluncurkan, program ini terserap sebanyak Rp27 triliun. Kami yakin akan mencapai target pada September ini dan melakukan percepatan dalam penyalurannya,” jelasnya.
Lalu program selanjutnya yang baru diluncurkan ialah Subsidi Gaji pada para karyawan perusahaan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Anggaran tersedia Rp37,8 triliun dengan target 15,72 juta pekerja, dengan proyeksi serapan pada September ini mencapai Rp19 triliun atau 7,9%.
Budi menginformasikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar USD1 triliun atau sekitar Rp14.500 triliun. Jadi jika dibagi 4, maka maka tiap kuartal sekitar Rp3.600 triliun. Pada kuartal lalu ia mengakui ada pertumbuhan negatif, sebesar minus 5%.
“Jika kita katakan 5% dari Rp3.600 triliun, yang mana didapati sekitar Rp180 triliun, jadi jika kita bisa menyalurkan ke masyarakat sebesar Rp180 triliun per kuartal, maka itu akan menutupi minus 5% GDP growth (pertumbuhan PDB),” katanya.
