TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Komwasjak Tinjau SIAP DJP

·

Komwasjak Tinjau SIAP DJP

PajakOnline.com—Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) meninjau persiapan pembaruan SIAP (Sistem Inti Administrasi Perpajakan) atau Core Tax Administration System (CTAS) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa (2/4/2024).

Hal tersebut disampaikan Komwasjak melalui media sosial Instagram. “Untuk memastikan SIAP berjalan tepat waktu dan optimal, pada tanggal 2 April 2024 ketua Komwasjak berkunjung ke Kantor Pusat DJP untuk meninjau dan berdiskusi langsung dengan dirjen pajak dan jajarannya,” tulis Komwasjak dalam postingannya, dikutip Kamis (4/4/2024).

SIAP merupakan proyek desain ulang proses administrasi perpajakan berbasis commercial offthe-shelf (COTS) agar basis data perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi,
akurat, dan pasti (Mantap). “Banyak manfaat yang ditawarkan pembaruan SIAP, di antaranya akses yang lebih mudah, potensi sengketa yang menurun, dan tax ratio yang meningkat,” tulis Komwasjak.

Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, DJP menyatakan tengah menguji SIAP untuk memastikan
sistem berfungsi dengan baik. Pengujian juga untuk memastikan sistem memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam proyek. Pengujian SIAP atau CTAS berupa functional and integration test, non-functional test, dan user acceptance test. Ini merupakan tahapan uji yang dilakukan sebelum implementasi SIAP/CTAS secara menyeluruh.

DJP juga akan melakukan deployment, berupa operational acceptance test, initial deployment, dan national deploy. Hal tersebut mencakup tahapan implementasi dan peluncuran sistem ke dalam lingkungan produksi atau pengguna akhir.

Berita lainnya di Headlines