PajakOnline.com—Di tahun 2022, target defisit sebesar 4,85 persen dari PDB dan Pembiayaan Utang dilakukan terukur dan hati-hati. Strategi pembiayaan utang disesuaikan merespon gejolak pasar keuangan, dinamika APBN dan kas, serta demand investor. Penyesuaian strategi utang mulai dilakukan pada akhir Februari 2022, meliputi penyesuaian jumlah penerbitan, tenor penerbitan, timing penerbitan, dan komposisi mata uang.
Pembiayaan Utang sampai akhir April 2022 mencapai Rp155,87 triliun (16,0 persen dari pagu APBN 2022), turun 62,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi Pembiayaan Utang tersebut terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp142,23 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp13,65 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp343,90 miliar dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp13,30 triliun. Sementara pembelian SBN oleh BI sampai dengan 19 Mei 2022 mencapai Rp30,17 triliun (instrumen SUN sebesar Rp15,43 triliun dan SBSN sebesar Rp14,74 triliun),
Pemulihan ekonomi di tahun 2022 terus berlanjut dan makin kuat seiring dengan terus terkendalinya pandemi Covid-19. Pemerintah akan tetap mewaspadai 3 risiko global dan domestik yaitu (1) kenaikan inflasi, (2) kenaikan cost of fund serta (3) perlambatan ekonomi sebagai ancaman pemulihan ekonomi akibat dari eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat.
APBN harus menjadi shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global. Ke depan harus terus diseimbangkan tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu: a) menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat; b) menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi; dan c) mengembalikan kesehatan APBN.
“Guncangan yang terjadi sekarang ini, baik karena kemarin pandemi, sekarang bergeser menjadi guncangan dari sisi komoditas, jadi itulah instrumen APBN sebagai stabilizer, atau shock absorber, atau counter cyclical, semuanya itu adalah terminologi di dalam menggambarkan APBN selalu menjadi instrumen utama dan pertama yang diandalkan rakyat dan perekonomian,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita, Mei 2022.