TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemerintah Alokasikan Rp 277 Miliar dari Uang Pajak untuk Sepak Bola Menuju Piala Dunia 2026

· · pajakonline.com

PajakOnline | Pemerintah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 277 miliar dari APBN 2025 untuk mendukung pengembangan sepak bola nasional. Dana ini difokuskan untuk program-program strategis yang bertujuan mempersiapkan Tim Nasional (Timnas) Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dana akan digunakan untuk pelatihan intensif, persiapan teknis dan pertandingan uji coba dalam rangka meningkatkan performa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia.

Sebagian alokasi dialokasikan untuk pelatihan kelompok umur — termasuk U‑17, U‑19, dan U‑23 — sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengembangan talenta muda.

Asosiasi dan klub nasional juga menjadi penerima manfaat anggaran, guna menjalankan program pembinaan, kompetisi lokal, dan pengelolaan organisasi sepak bola.

Berdasarkan kurs Rp 16.500 per USD, alokasi tersebut setara dengan sekitar USD 16,8 juta, mencerminkan komitmen fiskal signifikan dari pajak masyarakat untuk prestasi olahraga nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) – melalui akun resmi Instagram @ditjenpajakri – menekankan dukungan masyarakat lewat pajak menjadi salah satu pilar utama untuk memajukan Timnas Indonesia.

“Pajak yang kita bayarkan turut berperan dalam mendukung Garuda mendunia,” demikian unggahan DJP.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan keberlanjutan efisiensi anggaran akan tetap menjadi prioritas di APBN 2026, memastikan alokasi seperti untuk sepak bola tetap berpatokan pada prinsip efisiensi fiskal.

Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan penggunaan pajak dalam pengembangan olahraga nasional. Alokasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan jangka pendek, tetapi bagian dari upaya sistematis membangun fondasi prestasi jangka panjang di pentas internasional, terutama Piala Dunia.