TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Targetkan Penerimaan PPN dan PPnBM Rp811,36 Triliun

· ·

Pemerintah Targetkan Penerimaan PPN dan PPnBM Rp811,36 Triliun

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) naik menjadi sebesar Rp811,36 triliun pada tahun anggaran 2024.

Target tersebut naik Rp1 triliun dari usulan dalam RAPBN 2024 yang sebesar Rp810,36 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan (Sri Mulyani) Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, kenaikan target tersebut mengikuti laju pemulihan ekonomi yang semakin kuat, terutama dari sisi konsumsi belanja masyarakat.

"Kami lihat masih ada kemungkinan pertumbuhan konsumsi di tahun-tahun yang akan datang. ekonomi kita cukup baik saat ini, jadi kita lihat adalah potensi peningkatan nanti di PPN,” katanya, dikutip hari ini.

PPN dan PPnBM ini merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak pada 2024. Tahun depan, segmen pajak ditargetkan menyumbang Rp1.988,87 triliun untuk APBN. Di samping PPN dan PPnBM, penerimaan yang dipatok tinggi yaitu penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, yaitu sebesar Rp1.063,40 triliun.

Sampai bulan Agustus 2023 kemarin, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan sebesar Rp477,58 triliun dari PPN dan PPnBM, serta Rp708,23 triliun dari PPh Nonmigas.
Berdasarkan Laporan APBN Kita Edisi September 2023, tercatat kontribusi kedua komponen penerimaan pajak tersebut terhadap total penerimaan pajak, masing-masing sebesar 56,80 persen dan 38,30 persen.

Penerimaan PPh nonmigas secara nominal masih ditopang oleh tiga terbesar komponen penerimaan PPh Nonmigas yang bersumber dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final, yang mana kontribusi ketiganya mencapai 74,66 persen dari total penerimaan PPh Nonmigas.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM secara nominal ditopang utamanya oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor dengan kontribusi sebesar 60,68 persen dan 34,82 persen dari total penerimaan PPN/PPnBM. Jika dirincikan, PPN DN masih tumbuh sebesar 15,49 persen secara tahunan, namun PPN Impor pertumbuhannya kembali terkontraksi 4,67 persen secara tahunan.
Pertumbuhan penerimaan PPN DN pun utamanya didorong oleh faktor peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang tetap terjaga.

Berita lainnya di Headlines