TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jaksus Capai Rp48,2 Triliun hingga Akhir Maret 2025

· · pajakonline.com

PajakOnline | Forum Assets Liabilities Committee (ALCo) Regional Jakarta dalam konferensi pers melaporkan penerimaan perpajakan regional Jakarta mencapai Rp225,91 triliun hingga 31 Maret 2025.

Dalam acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus (Jaksus) Irawan menyebutkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jaksus mencapai Rp48,2 triliun hingga 31 Maret 2025.

“Ada pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan aktivitas keuangan dan asuransi, pengangkutan, serta pergudangan,” kata Irawan dalam keterangannya, Senin (5/5/25).

Irawan merinci penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh) non-migas senilai Rp18,78 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp14,41 triliun, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp30,42 miliar. Sementara, realisasi penerimaan dari PPh migas mencapai Rp10,11 triliun.

Sementara itu, masih dalam acara yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta Sugeng Wahyono mengatakan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp5,05 triliun atau tumbuh positif 5,77 persen karena ditopang oleh akselerasi penerimaan bea masuk.

Kemudian, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta menyebutkan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di wilayah Jakarta tercatat sebesar Rp95,72 triliun. Menurutnya, kinerja ini ditopang oleh PNBP lainnya dan pengelolaan aset negara yang efisien.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jakarta Mei Ling memastikan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2025 tetap terkendali melalui akselerasi belanja yang tepat sasaran, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan percepatan proyek strategis nasional.

“Perekonomian Jakarta tetap resilient di tengah dinamika global. Kinerja APBN dan APBD [Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) juga menunjukkan sinergi yang kuat. Pendapatan digunakan secara optimal untuk membiayai belanja produktif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Mei Ling.