TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perbedaan Pengenaan Pajak Atas Omzet dan Profit Perusahaan

· ·

Perbedaan Pengenaan Pajak Atas Omzet dan Profit Perusahaan

Pemerintah menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Sedangkan, perusahan besar dikenakan PPh badan atas profit atau laba.

Berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang tanpa menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat. Pajak dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan.

Pajak perusahaan bisa diartikan sebagai pungutan wajib yang harus dibayarkan perusahaan atas keuntungan bisnisnya. Beberapa jenis pajak yang harus dibayarkan, antara lain PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan lain sebagainya.

Metode penghitungan pajak untuk perusahaan di Indonesia

1. Metode pencatatan yang dasar perhitungannya adalah omzet.

2. Metode pembukuan yang dasar perhitungannya adalah profit.

Omzet adalah kata serapan dari bahasa Belanda. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), omzet merupakan jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual.

Cambridge Dictionary menyebutkan omzet sebagai uang yang diterima perusahaan, terutama dari penjualan barang atau jasa. Sedangkan Investopedia mendefinisikan omzet merupakan jumlah total pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan barang atau jasa yang terkait dengan operasi utama perusahaan.

Omzet juga dikenal sebagai pendapatan kotor atau revenue. Sering pula disebut sebagai top-line karena berada di bagian atas laporan laba rugi.

Pada dasarnya, omzet menjadi ukuran penting dari kinerja bisnis. Angka omzet berguna untuk menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan penjualan dan pendapatan, namun tidak mempertimbangkan efisiensi operasi yang dapat berdampak pada profit.

Dalam aspek perpajakan, pemerintah menerapkan metode pencatatan yang didasarkan pada omzet kepada UMKM. Seperti yang sudah disebutkan di awal, tarif PPh final UMKM ditetapkan sebesar 0,5 persen dari omzet. Penetapan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kemudian dipertegas kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menurut KBBI, profit adalah untung, keuntungan, atau manfaat. Dalam istilah lainnya, profit bisa disebut juga sebagai laba.

Ada juga yang menyebutkan arti profit sebagai manfaat finansial yang didapatkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari bisnis melebihi pengeluaran, biaya, dan pajak.

Dalam aspek perpajakan, perusahaan di atas omzet Rp4,8 miliar per tahun menetapkan PPh Pasal 25 sebesar 22 persen. (Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines