TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perhatikan Hak-Hak Anda sebagai Wajib Pajak Berikut Ini

· ·

Perhatikan Hak-Hak Anda sebagai Wajib Pajak Berikut Ini

PajakOnline.com—Warga masyarakat yang telah membayar pajak (memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagai wajib pajak sesuai perundang-undangan pajak) perlu mengetahui hak-haknya dalam pembayaran pajak. Hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Hak-hak wajib pajak sebagai berikut.

1. Hak Dijaga Kerahasiaanya
Atas segala informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Termasuk pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penugasan pajak, seperti akuntan, pengacara, ahli Bahasa yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Meliputi kerahasiaan Surat Pemberitahuan Pajak, dan dokumen lainnya terkait pelaporan pajak, data pihak ketiga yang bersifat rahasia; serta dokumen rahasia lain sesuai ketentuan perpajakan. Meskipun jika terkait dengan penyidikan, tuntutan, dan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau dokumen bukti tersebut dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Hak Mendapat Pembinaan dan Pengarahan dari Fiskus
Sebagai konsekuensi logis dari sistem penilaian sendiri (self assessment) yang diwajibkan kepada Wajib Pajak untung menghitung, memperhitungkan, membayar pajaknya, agar dapat diandalkan kebenarannya.

3. Hak Memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT)
Hak ini dapat dilakukan dengan syarat belum lebih dari 2 tahun sejak berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajaknya, dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

4. Hak Meminta Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pelaporan dan penyampaian SPT ke DJP dengan menyampaikan alasannya secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.

5. Hak Mengajukan Keberatan dan Banding
Jika Wajib Pajak (WP) merasa tidak puas dengan ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Setelah itu, jika WP masih tidak puas dengan keputusan keberatan, WP dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Berita lainnya di Headlines