Prabowo Perintahkan Perampingan Pertamina

Jakarta, PajakOnline — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan badan usaha milik negara (BUMN), seperti PT Pertamina (Persero) untuk merampingkan struktur usahanya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026) sore.

Pertemuan tersebut membahas dua agenda besar yang terus didorong Presiden Prabowo, yaitu membangun kemandirian energi dengan kekuatan sumber daya nasional, serta memastikan BUMN dikelola secara semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara. Kepala Negara memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” kata Teddy melalui keterangan resmi, Senin (10/8/2026).

Penyederhanaan struktur tersebut, diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih lincah dan produktif. Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” tutur Teddy.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Pertamina Simon A. Mantiri juga melaporkan kemajuan implementasi biodiesel 50% atau B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026.

Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” pungkas Teddy.