PajakOnline.com— Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, sampai saat ini belum ada kondisi yang berbeda dan pembatasan sosial maupun pembatasan lalu lintas masih dalam tahap yang wajar karena daerah juga ingin mengontrol daerahnya masing-masing.
”Tetapi sekali lagi, tidak dalam bentuk keputusan keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede atau (istilah) yang sering dipakai lockdown,” ujar Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan Peninjauan Pembangunan Rumah Sakit Darurat Virus Korona (Covid-19), Rabu (1/4/2020) di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dilansir Setkab.
Kepala Negara menyampaikan, Pemerintah bekerja dengan aturan undang-undang yang ada dari mulai pusat sampai daerah sehingga seluruhnya harus satu garis visi yang sama dari Presiden hingga Kepala Desa.
Soal mudik, Presiden berharap bagi pendatang meskipun warga tersebut dilakukan isolasi mandiri oleh kepala desanya meski hanya satu atau dua orang yang datang.
”Di desa juga mampu menyiapkan jaring pengamanan sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial bagi mereka sehingga ini memang bekerja dari pucuk paling atas sampai yang berada di paling bawah,” imbuh Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan kembali bahwa yang namanya lockdown itu orang enggak boleh keluar rumah, transportasi semuanya berhenti, baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, semuanya berhenti termasuk kegiatan-kegiatan kantor.
Di Indonesia, Presiden menyampaikan tidak mengambil jalan itu namun aktivitas ekonomi tetap ada. ”Tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak, jaga jarak amannya. Itu yang paling penting yang kita sampaikan sejak awal, social distancing, physical distancing, itu yang paling penting. Jadi kalau kita semuanya disiplin melakukan itu, jaga jarak aman, cuci tangan setiap habis kegiatan. Jangan pegang hidung, mulut, atau mata, kurangi itu. Kunci tangan kita sehingga penularannya akan betul-betul bisa dicegah,” kata Presiden.
