TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Presiden Jokowi Terima Surat Pengunduran Diri Menko Polhukam Mahfud MD

·

Presiden Jokowi Terima Surat Pengunduran Diri Menko Polhukam Mahfud MD

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menerima Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju.

“Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti,” kata Mahfud dalam keterangannya usai pertemuan.

Mahfud menjelaskan bahwa dalam surat tersebut setidaknya mencakup tiga hal, salah satunya adalah ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan dan kehormatan untuk mengemban tugas sebagai Menko Polhukam. Atas dasar tersebut, Mahfud pun menyerahkan surat pengunduran diri secara terhormat.

“Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyampaikan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu,” ungkap Mahfud.

Selain itu, dalam surat tersebut juga berisi substansi terkait permohonan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Terakhir, dalam surat tersebut Mahfud turut menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi.

“Saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik,” ucap Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mengatakan bahwa pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Bahkan, Presiden Jokowi menyebut Mahfud sebagai Menko Polhukam terlama sepanjang periode pemerintahannya.

“Karena dulu Pak Tedjo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah lewat 2 bulan, saya hampir 4 tahun setengah, hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti,” tutur Mahfud.

Mahfud pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja keras membangun negara Indonesia. Ia juga menyampaikan harapan agar Indonesia dapat dibangun sesuai dengan tujuan negara di masa mendatang.

“Kita tidak mungkin sempurna dan tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh,” pungkasnya.

Berita lainnya di Headlines