TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Skema Tarif Bea Masuk, Cek!

·

Skema Tarif Bea Masuk, Cek!

PajakOnline.com—Setiap urusan ekspor atau impor barang berkaitan erat dengan bea cukai. Bea dan cukai merupakan 2 istilah yang berbeda.

Bea sendiri memiliki arti suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai ialah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Dalam artikel kali ini, kita akan membahas terkait bea. Dalam bea terdapat istilah terkait yang disebut dengan bea masuk.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17/2006 tentang kepabeanan, bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan UU yang dikenakan terhadap barang yang diimpor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang meliputi wilayah udara, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU kepabeanan.

Di Indonesia sendiri, sistem yang dianut dalam perhitungan bea masuk ini terdapat 2 tarif yaitu perhitungan dengan tarif spesifik dan tarif advalorem dan biasanya komoditas impor yang masuk ke Indonesia dominan dihitung dengan menggunakan tarif advalorem.

Mari kita bahas terkait 2 tarif tersebut secara lebih rinci;

Tarif spesifik ialah tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang yang dilakukan dengan cara mengalikan jumlah satuan barang dengan tarif pembebanan bea masuk. Dari banyaknya komoditas yang masuk, tak banyak barang impor yang dikenakan tarif spesifik, biasanya antara beras dan gula.

Sementara itu, tarif advalorem ialah bea masuk yang diberikan berdasarkan pada presentase tarif tertentu dari harga barang dengan tarif paling tinggi yang telah ditetapkan dalam Pasal 12 UU kepabeanan yakni sebesar 40%. Perhitungan bea masuk dengan menggunakan tarif advalorem dihitung dengan cara mengalikan tarif bea masuk suatu barang impor dengan nilai pabeannya. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines