TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Transaksi Aset Kripto Capai Rp475 Triliun hingga Oktober 2024

· ·

Transaksi Aset Kripto Capai Rp475 Triliun hingga Oktober 2024

PajakOnline | Transaksi aset kripto tercatat terus meningkat dari waktu ke waktu. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melaporkan hingga Oktober 2024, transaksi aset kripto telah mencapai Rp475 triliun.

"Puncaknya pada 2021, itu sempat Rp859,4 triliun. Karena memang 2021 itu puncaknya all time high aset kripto, bitcoin, dan altcoin-nya," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Tirta menjelaskan, nilai transaksi kripto pada Oktober tahun ini adalah sebesar Rp48,44 triliun, meningkat 361,18% dibandingkan pada Oktober 2023 yang sebesar Rp10,5 triliun.

Menurutnya transaksi aset kripto memang sempat mengalami penurunan beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, Bappebti masih memandang optimistis transaksi aset kripto dapat mencapai titik tertingginya pada 2025.

Bappebti juga menyebutkan hingga saat ini, telah terdapat 21,63 juta pelanggan terdaftar kripto sampai Oktober 2024, dengan 716.274 pelanggan aktif bertransaksi pada Oktober 2024.

Bappebti mencatat sepanjang 2023, rata-rata nilai transaksi harian mencapai Rp0,41 triliun, dengan rata-rata nilai transaksi bulanan sebesar Rp12,44 triliun.

"Peningkatan transaksi ini ditopang oleh karena kemudahan untuk bertransaksi aset. Jadi misalkan di sini, transaksi itu minimal cukup top up Rp50.000, bisa transaksi kripto," kata Tirta.

Tirta mengatakan, sebagian besar masyarakat yang melakukan transaksi kripto adalah masyarakat usia muda, dengan usia 18-35 tahun. Bappebti menekankan pentingnya literasi mengenai transaksi kripto saat ini. Soalnya masih banyak masyarakat yang masih skeptis mengenai kripto, meski telah ada sejak tahun 2004.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/pajak-atas-usaha-ekonomi-digital-terkini-capai-rp2997-triliun/

Berita lainnya di Headlines