PajakOnline.com—Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 tembus USD392,2 miliar atau Rp6.079 triliun (kurs Rp15.500). Jumlah utang itu naik jika dibandingkan Oktober tahun 2022 lalu (secara tahunan year on year).
"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 0,6% (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Dilihat secara bulanan (MoM) ULN itu mengalami penurunan. Posisi ULN pada September 2023 mencapai USD394,4 miliar atau Rp6.113,2 triliun. "Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik," kata Erwin.
Sementara ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Oktober 2023 tercatat sebesar USD185,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD188,3 miliar.
Secara tahunan, ULN pemerintah justru tumbuh sebesar 3,0% (yoy). "Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat," tambah Erwin.
Pemanfaatan ULN pada Oktober 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,4%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,0%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," pungkas Erwin.
