TRENDING
Lupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanPeta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Lupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanPeta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Anggota DPR Usulkan Insentif Pajak untuk Kelas Menengah dalam Paket Stimulus Ekonomi

· ·

Anggota DPR Usulkan Insentif Pajak untuk Kelas Menengah dalam Paket Stimulus Ekonomi

PajakOnline | Pemerintah diminta merancang kebijakan stimulus ekonomi yang lebih inklusif dengan menjangkau masyarakat kelas menengah, tidak hanya fokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah merespons paket stimulus ekonomi yang baru dirilis pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada kuartal II/2025.

Paket stimulus terbaru yang diluncurkan bersamaan dengan momentum libur sekolah ini menargetkan pertumbuhan konsumsi masyarakat di kisaran 5% melalui lima kebijakan utama.

Kebijakan tersebut meliputi diskon transportasi dengan potongan tiket kereta 30%, tiket angkutan laut 50%, serta fasilitas PPN ditanggung pemerintah 6% untuk tiket pesawat.

Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol 20% selama Juni-Juli 2025 untuk meningkatkan aktivitas perjalanan.

Di sektor bantuan sosial, pemerintah mempertebal program dengan menambah bantuan kartu sembako Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan yang berlaku Juni-Juli.

Untuk pekerja berpenghasilan rendah, disediakan bantuan subsidi upah Rp300.000 per bulan bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum. Kebijakan terakhir adalah perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja 50% selama 6 bulan bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya.

Charles menilai kebijakan stimulus yang ada masih berfokus pada kelompok masyarakat bawah atau rentan, padahal kelas menengah juga menghadapi tekanan ekonomi berat.

Menurutnya, masyarakat kelas menengah kini dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja dan penurunan penghasilan di sektor industri, jasa, serta ekonomi kreatif.

"Kelas menengah kini menghadapi tekanan. Kita berharap masyarakat kelas menengah dapat turut merasakan stimulus ekonomi yang inklusif sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh," katanya, kemarin.

Pentingnya menjangkau kelas menengah dalam stimulus ekonomi didasarkan pada peran mereka sebagai tulang punggung konsumsi domestik yang merupakan komponen penting pertumbuhan ekonomi nasional.

Charles menekankan bahwa menjaga kelompok kelas menengah tetap kuat berarti menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia memandang perlindungan sosial ke depan harus mulai menjangkau kelompok kelas menengah bawah yang rentan turun kelas akibat tekanan ekonomi.

Meski mengapresiasi efektivitas skema kebijakan seperti bantuan subsidi upah yang menyasar pekerja berpenghasilan rendah, Charles berharap paket stimulus ekonomi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemerintah diminta memastikan inklusivitas kebijakan stimulus agar lebih kuat menjaga perekonomian nasional dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. (Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines