TRENDING
Pasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946Koreksi SPT PPN di Coretax Bisa Memengaruhi Kelebihan BayarPemerintah Percepat Restitusi Pajak, Jaga Arus Kas IndustriBPK Soroti Kelemahan Sistem Informasi DJPSkema Replace Coretax Mengubah Cara Pembetulan SPTPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946Koreksi SPT PPN di Coretax Bisa Memengaruhi Kelebihan BayarPemerintah Percepat Restitusi Pajak, Jaga Arus Kas IndustriBPK Soroti Kelemahan Sistem Informasi DJPSkema Replace Coretax Mengubah Cara Pembetulan SPT
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Belanja Negara Jadi Lokomotif Utama Pertumbuhan Kuartal IV 2020

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir November 2020 sebesar Rp2.306,71 triliun atau sekitar 84,21% dari APBN Perpres 72/2020.

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.558,68 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp748,03 triliun.

APBN bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi, tercermin dari Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh tinggi yang mencapai 20,49% (yoy), antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp191,36 triliun atau sekitar 112,1% dari pagu APBN Perpres 72/2020.

Realisasi bansos tersebut tumbuh 80,73% (yoy) terutama karena didorong adanya perluasan penyaluran bantuan sosial yang ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir November 2020 mencapai Rp149,99 triliun atau 78,12% dari target pada APBN Perpres 72/2020, lebih rendah 15,63 % (yoy), terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya harga minyak mentah (ICP).

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan November 2020 mencapai Rp748,03 triliun atau 97,9% dari pagu APBN Perpres 72/2020. Persentase realisasi TKDD 2020 lebih baik dibandingkan TA 2019 sebesar 91,1% yang disebabkan kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD.

Sementara itu realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp682,94 triliun (98,6% pagu) meningkat dari capaian tahun lalu sebesar 91,1%, ditopang antara lain peningkatan DBH akibat percepatan penyaluran KB DBH dengan jumlah yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp23,5 T.

Selanjutnya, realisasi Dana Desa mencapai Rp65,09 triliun (91,44% pagu). Capaian tersebut merupakan hasil dari upaya perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa, yaitu dengan menyederhanakan proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan transfer dari RKUD ke (Rekening Kas Desa) RKD pada waktu yang bersamaan sehingga Dana Desa dapat lebih cepat sampai ke desa.

Kontribusi APBN yang ditunjukkan dengan akselerasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD yang meningkat pesat telah diikuti dengan hasil nyata APBN 2020 yang produktif, sangat banyak dan beragam. Dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah merealisasikan: jalan baru sepanjang 208,74 km; pembangunan jembatan sepanjang 5.829,97 m; rel kereta api sepanjang 368,4 (km’sp), dan lainnya.
Realisasi di sektor kesehatan di antaranya penambahan gedung/ruang baru puskesmas sebanyak 247 paket, pembangunan/rehab faskes 6 dan 3 lokasi, pengadaan alat kesehatan sebanyak 71.165 unit, Pemerintah juga telah membantu sebanyak 96,7 juta jiwa peserta PBI JKN dan 44,4 juta jiwa peserta PBPU/BP, serta memberikan insentif tenaga kesehatan baik pusat dan daerah, dan lain-lain.

Di sektor pendidikan telah direalisasikan dana BOS Kemenag untuk 8,4 juta siswa, BIS untuk 442 juta siswa pada 216 ribu sekolah, BOS PAUD bagi 5,9 juta anak; membangun/merenovasi sebanyak 755 sekolah SD dan menengah serta 338 sekolah Madrasah dan Keagamaan.

Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok miskin dan rentan juga menengah, Pemerintah telah merealisasikan bansos dan subsidi berupa: penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 19,4 juta keluarga, kartu pekerja bagi 5,6 juta penerima, BLT Dana Desa bagi 8 juta penerima, pemberian subsidi bunga UMKM kepada 20,4 juta debitur, subsidi pupuk sebanyak 7,9 juta ton, dan bantuan perumahan berupa 183,3 ribu unit rumah, serta masih banyak lagi.

Bersambung: Optimalisasi Pemulihan Ekonomi, Pembiayaan Anggaran Masih On Track