Berita Pajak
10.407 artikel
Rincian Target Penerimaan Pajak Tahun 2023, Cek!
4 Jan 2023, 03.30 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2022 mengenai perincian APBN 2023, termasuk di dalamnya target penerimaan pajak. Perpres 130/2022 merinci target penerimaan pajak sebesar Rp1.718 triliun pada 2023 atau naik 16% dari targe
Makin Mudah Bayar Pajak dengan QRIS
4 Jan 2023, 03.20 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) kepada pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia. Salah satu instrumen digitalisasi yang memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak daerah adalah Quick Response Code
Pelaku UMKM Pakai Tarif Final, Wajib Angsur PPh 25 Mulai Tahun Depan
4 Jan 2023, 02.40 WIB
PajakOnline.com— Wajib pajak badan UMKM yang menggunakan skema PPh final UMKM sejak tahun pajak 2018 sudah memiliki kewajiban untuk mengangsur PPh Pasal 25 mulai tahun 2023. Wajib pajak UMKM yang memanfaatkan skema PPh final sejak 2018, tersebut wajib membayar pajak sesuai dengan
Turunan UU HPP Klaster PPN Terbit, Seperti Ini Ketentuannya
4 Jan 2023, 02.30 WIB
PajakOnline.com — Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perlu dilakukan penyesuaian pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mengenai tarif, car
PP Terbaru Pajak Penghasilan Turunan UU HPP, Silakan Download
4 Jan 2023, 02.25 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 untuk melaksanakan ketentuan pajak penghasilan (UUP) dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PP 55/2022 berisi Penyesuaian
WP Orang Pribadi Sediakan Jasa Ekspedisi Dikenakan PPh Pasal 21
4 Jan 2023, 02.20 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan wajib pajak orang pribadi yang menyediakan jasa ekspedisi dapat dikenalan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ketentuan tersebut sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Per
Urus Pajak Kini Bisa Pakai Tanda-Tangan Elektronik
4 Jan 2023, 02.10 WIB
PajakOnline.com —Pajak Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan ketentuan baru berkaitan penggunaan tanda-tangan elektronik oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban atau mengurus pajak secara elektronik. Ketentuan baru tersebut tercant
Cara Pengajuan Sertel Atas Nama Sendiri
4 Jan 2023, 02.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kuasa wajib pajak yang menandatangani SPT dan bukti potong harus menggunakan sertifikat elektronik (sertel) atas nama sendiri mulai 1 Januari 2023 atau terhitung mulai awal tahun depan. Hal tersebut diatur dalam Perdirje
UMKM Patuh Bayar Pajak Banyak Untungnya
4 Jan 2023, 01.40 WIB
PajakOnline.com —Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melaksanakan kewajibannya membayar pajak akan memiliki banyak keuntungan dan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan usahanya. UMKM merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan ya
Aturan Terbaru Soal Kuasa Wajib Pajak
4 Jan 2023, 01.30 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yakni PP Nomor 50 Tahun 2022 yang menjadi aturan pelaksanaan UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, turut memuat ketentuan mengenai kuasa wajib pajak. Sesuai dengan Pasal 51 PP 50/2022, wajib pajak dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa
Apa Kabar Digital Rupiah?
4 Jan 2023, 01.20 WIB
PajakOnline.com — Bank Indonesia (BI) resmi merilis white paper pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) dengan nama Digital Rupiah. Penerbitan white paper ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi Digital Rupiah dan perdagangan aset kripto ke dalam ekosistem Web3. Ket
Pengenaan Sanksi Pajak
4 Jan 2023, 01.10 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenakan sanksi pajak yang mengharuskan membayar sebuah sanksi atau bahkan menerima hukuman berupa denda hingga pidana pajak. DJP menegaskan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dapat d
