TRENDING
Kurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946Koreksi SPT PPN di Coretax Bisa Memengaruhi Kelebihan BayarPemerintah Percepat Restitusi Pajak, Jaga Arus Kas IndustriBPK Soroti Kelemahan Sistem Informasi DJPSkema Replace Coretax Mengubah Cara Pembetulan SPTDJP Perluas Program Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100%Taiwan Excellence Hadir di AEON Mall BSD, Ajak Konsumen Indonesia Kenali Inovasi Teknologi Taiwan Lebih DekatGema Sasmita Sebut Prabowo Akhiri Era OligopoliGreenpeace Aksi di Bundaran HI Jakarta: Bencana Makin Parah, Hidup Makin SusahPemerintah Terapkan SPP-TDLN, Pemungutan PPN Transaksi Digital Asing Kini DiperluasDJP Beri Diskon Denda Faktur Pajak hingga 90%, PKP Wajib Perhatikan Tenggat PembayaranDua Tahun Pemerintahan Prabowo, Investasi Rp3.923,2 Triliun Serap 5,48 Juta Tenaga KerjaPajak Tidak Bertentangan dengan Syariat IslamDJP Berikan Pengurangan Sanksi untuk Pembetulan SPT SukarelaIHSG Anjlok 3,64% ke Level 4.996, Tekanan MSCI dan Aksi Jual Saham Besar Membebani PasarPPh 22 Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang UMKM Wajib Periksa Data PajakKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946Koreksi SPT PPN di Coretax Bisa Memengaruhi Kelebihan BayarPemerintah Percepat Restitusi Pajak, Jaga Arus Kas IndustriBPK Soroti Kelemahan Sistem Informasi DJPSkema Replace Coretax Mengubah Cara Pembetulan SPTDJP Perluas Program Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100%Taiwan Excellence Hadir di AEON Mall BSD, Ajak Konsumen Indonesia Kenali Inovasi Teknologi Taiwan Lebih DekatGema Sasmita Sebut Prabowo Akhiri Era OligopoliGreenpeace Aksi di Bundaran HI Jakarta: Bencana Makin Parah, Hidup Makin SusahPemerintah Terapkan SPP-TDLN, Pemungutan PPN Transaksi Digital Asing Kini DiperluasDJP Beri Diskon Denda Faktur Pajak hingga 90%, PKP Wajib Perhatikan Tenggat PembayaranDua Tahun Pemerintahan Prabowo, Investasi Rp3.923,2 Triliun Serap 5,48 Juta Tenaga KerjaPajak Tidak Bertentangan dengan Syariat IslamDJP Berikan Pengurangan Sanksi untuk Pembetulan SPT SukarelaIHSG Anjlok 3,64% ke Level 4.996, Tekanan MSCI dan Aksi Jual Saham Besar Membebani PasarPPh 22 Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang UMKM Wajib Periksa Data Pajak
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi

Berita Pajak

10.447 artikel

Berita

UU HKPD, Siap-Siap Pajak Bumi dan Bangunan Bakal Naik

13 Des 2021, 02.30 WIB

PajakOnline.com— Pemerintah berencana menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tarif paling besar 0,5%. Kebijakan ini diproyeksi akan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp30 triliun. Kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan atau PBB-P2 tersebut

Berita

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Dukung Sektor Energi Terbarukan

13 Des 2021, 02.00 WIB

PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdampak pada investasi sektor energi terbarukan. DJP menyebutkan kebijakan PPS, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), me

Berita

E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah, Begini Caranya

13 Des 2021, 01.30 WIB

PajakOnline.com— Sejak bulan September 2021, instansi pemerintah wajib menggunakan SPT unifikasi masa mengikuti PER-17/PJ/2021. Menjadi bagian dari uji coba penerapan e-Bupot unifikasi. Berdasarkan ketentuan PMK 231/2019, instansi pemerintah memakai dua SPT yaitu SPT Masa PPh pas

Berita

Penyebab Terjadinya Pajak Berganda

13 Des 2021, 01.00 WIB

PajakOnline.com— Pajak berganda adalah pengenaan pajak atas penghasilan (objek pajak) yang sama terhadap subjek pajak yang sama oleh dua negara yang berbeda. Pajak berganda dapat terjadi apabila dalam suatu transaksi lintas batas negara terdapat lebih dari satu negara yang menyat

Berita

KTP Jadi NPWP Mulai Berlaku Tahun 2023

11 Des 2021, 15.00 WIB

PajakOnline.com— Pemerintah akan mengintegrasikan NIK/KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tujuannya untuk memperluas basis pajak dan semakin memudahkan administrasi pelayanan perpajakan dan kependudukan. Penggunaan NIK sebagai NPWP akan mulai berlaku pada tahun 2023. Direk

Berita

Ternyata Pembayaran Cukai Bisa Ditunda, Begini Ketentuannya

11 Des 2021, 12.00 WIB

PajakOnline.com— Cukai adalah pungutan yang dikelola oleh negara dan diberlakukan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri dan barang tersebut disebut dengan istilah Barang Kena Cukai (BKC). BKC sendiri merupakan barang-barang tertentu yang mem

Berita

Pemerintah Akan Kurangi Insentif Pajak Tahun Depan

11 Des 2021, 09.00 WIB

PajakOnline.com— Pemerintah telah memberikan relaksasi pajak dalam bentuk insentif yang sampai sekarang masih terus berjalan di sejumlah daerah dengan kebijakannya masing-masing demi memulihkan perekonomian nasional akibat tekanan pandemi covid 19 yang menyebabkan banyak perekono

Berita

Cara Mengajukan Tax Holiday

11 Des 2021, 09.00 WIB

PajakOnline.com— Tax holiday merupakan pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan atau Wajib Pajak badan yang baru dibangun pada sebuah negara dalam periode tertentu. Banyak keuntungan yang didapat dalam tax holiday yakni biaya kepatuhan yang relatif rendah dan administras

Berita

Penjelasan Mengenai Faktur Pajak Digabung

10 Des 2021, 17.00 WIB

PajakOnline.com— Dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN menyebutkan setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti bahwa Wajib Pajak sudah memungut pajak dari orang yang tel

Berita

Pengajuan Tempat Pemusatan PPN, Begini Caranya

10 Des 2021, 15.00 WIB

PajakOnline.com— Tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan tempat kedudukan atau tempat dilakukannya kegiatan usaha yang dipilih oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Pemusatan PPN sendiri adalah langkah memilih salah satu tempat PP

Berita

Fraksi PKS Tolak RUU HKPD, Ini Alasannya

10 Des 2021, 13.00 WIB

PajakOnline.com— Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi memberikan pendapat fraksinya yang melakukan penolakan terhadap penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). “PKS menyampaikan

Berita

Tempat Lelang Berikat

10 Des 2021, 12.00 WIB

PajakOnline.com— Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2015, tempat lelang berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang. Ada beragam fasilitas pajak yang diberikan terhadap barang yang dimasukkan dari

← Sebelumnya636 / 871Berikutnya →