Berita Pajak
10.447 artikel
Ketentuan Bagi Eksportir Berikut Penjelasannya
10 Des 2021, 10.00 WIB
PajakOnline.com— Dalam kegiatan ekspor terdapat ketentuan yang perlu dipahami para pelaku eksportir, agar tahapan pada aktivitas eksportir berjalan secara sistematis. Kementerian Perdagangan mempublikasikan ketentuan terkait empat tahap dalam kegiatan ekspor, di antaranya: 1. Sal
Nomor Transaksi Penerimaan Negara
10 Des 2021, 08.00 WIB
PajakOnline.com— Nomor Transaksi Penerimaan Negara tertulis dalam banyak regulasi. Sesuai Pasal 1 angka 38 PMK 225/2020, NTPN merupakan nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang diterbitkan sistem settlement dan terdiri atas kombinasi huruf dan angka. Sistem
Penerimaan Pajak Capai Rp1.082 Triliun, DJP Ucapkan Terima Kasih
9 Des 2021, 19.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi penerimaan pajak sampai bulan November 2021 mencapai Rp1.082,56 triliun atau setara dengan 88,04% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp1.229,59 triliun. "Penerimaan pajak terus menunjukkan angka positi
Seperti Ini Tugas Unit Pelaksana Restitusi PPN (UPRPPN) Bandara
9 Des 2021, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara atau yang disingkat UPRPPN Bandara tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 120/2019 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-27/PJ/2019. Mengacu pada kedua aturan ini maka UPRPPN Bandara sebagai unit
BPK: Pertamina dan AKR Belum Bayar Pajak Bahan Bakar Nyaris Rp2 Triliun
9 Des 2021, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) menyatakan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo belum membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada semester I tahun 2021. "PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corpori
Pajak Karbon Kurangi Emisi Karbon, Bukan untuk Penerimaan Negara
9 Des 2021, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah akan menerapkan pajak karbon mulai tahun depan atau tahun 2022. Namun, penarikan pajak karbon ini tidak ditujukan untuk mengisi pendapatan negara. Pemerintah tidak menargetkan penerimaan dari pajak karbon. Penerapan pajak karbon ini dimaksudkan untuk m
Hakordia 2021, Presiden Jokowi: Hukuman Mati untuk Pelaku Korupsi
9 Des 2021, 12.00 WIB
PajakOnline.com— Presiden Joko Widodo (Jokowi ) menyatakan penegakan hukum atas perkara korupsi akan diupayakan secara amat serius. Dalam sejumlah kasus yang menyebabkan kerugian negara sangat besar, para pelakunya dituntut hukuman mati. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat m
UU HKPD Kuatkan Desentralisasi
8 Des 2021, 21.00 WIB
PajakOnline.com— Konsepsi dalam Rancangan Undang-undang (UU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) bukan bertujuan untuk resentralisasi, melainkan untuk menguatkan peran dan tanggung jawab Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kesejahteraan
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8 Des 2021, 20.00 WIB
PajakOnline.com— Salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang dibebankan atau dikenakan atas bumi dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribad
Korupsi Lemahkan Kinerja Ekonomi dan Demokrasi
8 Des 2021, 19.00 WIB
PajakOnline.com— Korupsi menurunkan dan melemahkan kinerja ekonomi dan sistem demokrasi suatu negara sehingga harus dicegah melalui penguatan pondasi integritas dengan pembangunan sistem, budaya, dan perilaku. “Ini adalah suatu penyakit yang ada dan bisa menghinggapi serta mengge
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak
8 Des 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengawasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak yang berwenang, Wajib Pajak pajak akan menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemerik
Korporasi Dapat Dimintai Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Perpajakan
8 Des 2021, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menerbitkan surat edaran mengenai penerapan sejumlah ketentuan dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tertanggal 29 November 2021 ini ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi
