Delapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!

Jakarta, PajakOnline — Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. Dengan total belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun, pemerintah menempatkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai fokus utama kebijakan fiskal tahun depan.

Pengesahan APBN 2027 dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, tetapi dijalankan secara kolaboratif, terarah dan terukur dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” ujar Suahasil.

Tema kebijakan fiskal 2027 adalah “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, daya saing, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sebagai bagian dari arah kebijakan tersebut.

1. Kedaulatan Pangan

Prioritas pertama adalah memperkuat kedaulatan pangan. Fokus ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional, produktivitas sektor pertanian serta memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

Klaster kedaulatan pangan dalam PKPN mencakup sembilan program kerja. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kemandirian Energi dan Air

Prioritas kedua adalah kemandirian energi dan air dengan total 16 program kerja, sekaligus menjadi klaster terbesar dalam struktur PKPN 2027.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan ketersediaan air dan mendukung transformasi menuju sistem energi yang lebih mandiri.

Penguatan sektor energi juga berkaitan erat dengan daya saing industri dan kemampuan Indonesia menghadapi perubahan harga komoditas energi global.

3. Pendidikan

Pendidikan menjadi prioritas ketiga. Pemerintah mempertahankan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional.

Dalam struktur PKPN, sektor pendidikan terdiri atas 13 program kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas manusia sekaligus mendukung kebutuhan tenaga kerja yang semakin kompetitif.

4. Kesehatan

Prioritas keempat adalah kesehatan dengan empat program kerja.

Pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan untuk memperkuat kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Penguatan layanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang produktif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

5. Hilirisasi dan Industrialisasi

Prioritas kelima adalah hilirisasi dan industrialisasi.

Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah komoditas nasional melalui pengembangan industri pengolahan serta memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.

Klaster ini terdiri atas lima program kerja dan ditempatkan sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.

Hilirisasi juga diharapkan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan investasi dan memperkuat rantai pasok industri domestik.

6. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana

Prioritas keenam mencakup infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana.

Klaster ini terdiri atas lima program kerja. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi, sementara pembangunan perumahan dan penguatan ketahanan bencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan masyarakat.

Pemerintah juga menempatkan ketahanan terhadap bencana sebagai bagian dari agenda pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak mudah terganggu oleh risiko bencana.

7. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Desa

Prioritas ketujuh adalah penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.

Klaster ini mencakup dua program kerja dan diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di tingkat desa.

Pemerintah juga mengaitkan agenda ini dengan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi perkotaan.

8. Penurunan Kemiskinan

Prioritas kedelapan adalah penurunan kemiskinan melalui dua program kerja.

Pemerintah mengarahkan kebijakan perlindungan sosial agar tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan dan membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Kebijakan penurunan kemiskinan menjadi bagian dari tujuan APBN 2027 untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

60 Program Kerja dan Satu Klaster Pendukung

Kedelapan prioritas tersebut bukan sekadar daftar sektor. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa PKPN 2027 mencakup 60 program kerja yang dikelompokkan ke dalam delapan klaster utama.

Selain delapan klaster tersebut terdapat satu klaster pendukung atau enabler, yakni pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi serta diplomasi ekonomi. Klaster pendukung tersebut mencakup empat program kerja.

Dengan struktur tersebut, pemerintah ingin agar belanja negara tidak tersebar secara sektoral dan parsial, tetapi diarahkan pada program yang saling terintegrasi dan memiliki dampak terhadap sasaran pembangunan.

APBN 2027 Tembus Rp4.106,3 Triliun

Delapan prioritas tersebut menjadi dasar pelaksanaan APBN 2027 yang memiliki pendapatan negara Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun. Pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun, sementara defisit dijaga pada level 2,4 persen terhadap PDB.

Dengan postur tersebut, APBN 2027 diarahkan tidak hanya sebagai instrumen penerimaan dan belanja negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa desain fiskal 2027 tetap ekspansif dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal.

Delapan prioritas APBN 2027 tersebut pada akhirnya menjadi peta utama penggunaan kebijakan fiskal pemerintah: dari pangan dan energi, investasi manusia melalui pendidikan dan kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi desa, hingga percepatan penurunan kemiskinan.