Realisasi pembiayaan penyakit katastropik (jantung, stroke, ginjal dan sebagainya) per 29 Februari 2020 (Januari dan Februari 2020) sebesar Rp1,97 T atau rata-rata sebesar Rp985 Miliar per bulan. Bila ritme pembiayaan penyakit katastropik ini bisa relatif konstan dalam setahun ini maka total biaya yang akan dikeluarkan sekitar Rp11,82 T. Tentunya angka perkiraan ini sangat lebih kecil dari realisasi pembiayaan penyakit katastropik di tahun 2019 yang memakan biaya Rp20,27 T.
Dengan kondisi Covid-19 ini tentunya bisa menjadi “Berkah” bagi penurunan pembiayaan INA CBGs ke RS, sehingga realisasi biaya manfaat di RITL dan TJTL bisa lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi yang tertera dalam RKAT 2020.
Jadi bila mengacu pada RKAT 2020, bila dibandingkan potensi pendapatan dan potensi pembiayaan selama 2020 maka ada surplus sebesar Rp1.45 T (dari Rp132,64 T–Rp131,19 T). Surplus ini belum memasukkan potensi pendapatan dari pajak rokok yang bisa mencapai Rp5-6 T. Bila memasukkan pajak rokok maka surplus akan lebih besar lagi. Tentunya perhitungan surplus ini tanpa adanya kenaikan iuran di 1 Juli 2020 dan 1 Januari 2021.
Perhitungan surplus ini memang harus mengkalkulasi potensial loss pendapatan dari PPU Badan Usaha dan PBPU serta potensi penghematan biaya INA CBGs dengan adanya Covid-19 ini. Saya kira Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus membuka perhitungan-perhitungan ini sehingga masyarakat tahu, bagaimana kondisi cash flow DJS BPJS Kesehatan saat ini hingga akhir 2020.
Surplus bisa terjadi bila Direksi BPJS Kesehatan fokus dan bekerja keras mencapai target penerimaan, dan mengendalikan biaya manfaat pelayanan Kesehatan khususya INA CBGs. Saya mendorong Presiden terus mengevaluasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan atas target-target yang sudah ditentukan tersebut.
Kenaikan iuran lakukan saja tapi mohon setelah Covid-19 selesai dan perekonomian membaik. Tentunya pelayanan JKN kepada peserta juga harus ditingkatkan sehingga kalau pun ada kenaikan maka peserta menerima karena puas dengan pelayanan JKN.
