TRENDING
Polemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 Juta
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Keringanan Pajak Perlu Diberikan kepada Produsen Alat Kesehatan

·

Keringanan Pajak Perlu Diberikan kepada Produsen Alat Kesehatan

PajakOnline.com— Masyarakat dan petugas medis semakin kesulitan mendapatkan alat-alat kesehatan seperti masker, dan lainnya karena produksi tidak sebanding dengan jumlah permintaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan keringanan pajak kepada produsen alat kesehatan untuk menyediakan perlengkapan medis.

Kebijakan ini dipandang perlu agar produsen alat kesehatan lebih semangat berusaha, mengupayakan alat kesehatan baik dengan mengimpor maupun produksi di dalam negeri dengan bahan baku impor.

Pengamat perpajakan Abdul Koni mengatakan, stimulus perpajakan berupa keringanan pajak bagi perusahaan perusahaan di bidang produksi maupun importir alat kesehatan sangat dibutuhkan guna keberlangsungan produksi atau ketersediaan alat-alat kesehatan.

Alat kesehatan berupa masker, menjadi barang langka dan mahal harganya di tengah wabah Corona.

"Pembebasan bea masuk bahkan bila perlu pembebasan PPN atas penjualan alat kesehatan adalah salah satu stimulus pajak yang dapat diberikan kepada perusahan produsen maupun importir alat kesehatan guna menekan harga jual kepada konsumen atau masyarakat," kata Managing Partners PajakOnline Consulting Group Abdul Koni.

Abdul Koni menambahkan, ketersediaan alat kesehatan seperti masker dan alat kesehatan lainnya menjadi sebuah keharusan di tengah upaya pencegahan meluasnya wabah Corona atau Covid-19 ini. Peran pemerintah sangat dibutuhkan guna tersedianya alat kesehatan tersebut dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, kalangan produsen menyebutkan, naiknya harga masker dikarenakan negara pemasok bahan baku yakni China juga menjual bahan baku lebih mahal 10 kali lipat hingga 20 kali lipat. Dia mencontohkan, meltblown yang menjadi bahan baku masker, semula harga per 1 ton senilai 15.000 – 18.000 yuan. Harga itu kemudian mengalami kenaikan hingga 250.000 hingga 300.000 yuan/ton.

Kenaikan harga itu yang membuat para produsen masker mengalami dilematis apakah akan memproduksi dan menjual di tengah wabah virus Corona. Padahal, saat ini masker adalah salah satu alat kesehatan yang paling dicari oleh masyarakat.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines