TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Konglomerat dan Gerakan Koperasi untuk Indonesia

· ·

Konglomerat dan Gerakan Koperasi untuk Indonesia

Oleh Dr. Rino A. Sa'danoer

PajakOnline.com—Tidak saja sudah dijamin konstitusi negara, keberadaan koperasi sudah tersurat dalam Pasal 33 UUD 45. Pasal ini menyebutkan, perekonomian disusun sebagai "usaha bersama" berdasar atas azas "kekeluargaan". Sebelum dilakukan amandemen terhadap pasal ini, penjelasannya menyebutkan bahwa bentuk badan usaha tersebut adalah "koperasi".

[caption id="attachment_67063" align="alignright" width="211"] Dr. Rino A. Sa’danoer, Ekonom ICS (Institute for Cooperative Studies).[/caption]

Kita semua tahu, hanya koperasi yang merupakan "usaha bersama" yang bersifat "kekeluargaan". Walaupun kata-kata "koperasi" dihapus dalam penjelasan pasal 33 UUD 45, kita semua paham bahwa sifat usaha bersama dan azas kekeluargaan adalah karakteristik koperasi.

Bagaimana kenyataannya?

Koperasi menjadi pemain "pinggiran" dalam perekonomian Indonesia. Yang menjadi pemain utama adalah "kapitalisme" dan ini jelas melanggar konstitusi. Oleh sebab itu, menjadi tanggung-jawab kita bersama untuk mengembalikan karakter perekonomian Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pasal 33 UUD 45.

Mendorong koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia tidak berarti "meniadakan" pelaku ekonomi lainnya, yang sampai saat ini telah banyak mendorong perekonomian Indonesia kepada kondisi sekarang ini. Hanya saja "kue" kekayaan negara lebih banyak didominasi oleh kelompok kapitalis.

Kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak menciptakan peluang bagi kelompok bermodal untuk menggarap kekayaan negara. Sebagai contoh, hak konsesi di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan banyak diberikan kepada kelompok bermodal ini.

Sektor ini merupakan sektor yang merupakan sumber kekayaan alam Indonesia. Selain itu. konglomerat sebagai salah satu bentuk format kapitalisme, merambah kegiatan usahanya hampir di semua sektor strategis. Tidak heran jika konsentrasi kekayaan berada pada kelompok ini.

Koperasi yang merupakan sebuah entitas bisnis merupakan badan usaha yang istimewa. Prinsip "open membership" dari koperasi memungkinkan koperasi untuk menghimpun anggota yang tidak terbatas jumlahnya. Melalui prinsip ini, terbuka kemungkinan bagi koperasi untuk membangun kekuatan sosial, yang bahkan bisa merambah kepada kekuatan politik.

Dengan kekuatan ini koperasi memiliki posisi tawar yang kuat. Posisi tawar koperasi memungkinkan baginya untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang memihak kepada kepentingan koperasi dan anggotanya. Kemungkinan untuk menghimpun anggota dengan jumlah yang tidak terbatas juga akan memberikan kekuatan bagi koperasi dalam menghimpun modal yang besar pula. Kontribusi anggota akan menciptakan kekuatan modal, yang bisa membangun kekuatan ekonomi.

Untuk menciptakan "usaha bersama" dalam sistem ekonomi Indonesia, kerja sama antara pelaku ekonomi, antara koperasi dan konglomerasi bisa digalaklan. Pembagian tugas antara kedua pelaku usaha ini bisa menciptakan "kebersamaan" yang saling menguntungkan. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis pelaku usaha bisa dikompensasikan melalui kerja sama ini. Misalnya, koperasi bisa menghimpun keahlian dari berbagai bidang yang dibutuhkan oleh konglomerat, sementara konglomerat dengan keunggulan kapitalnya bisa menghasilkan kombinasi yang dahsyat. Banyak lagi kelebihan koperasi dan konglomerasi yang bisa dipadukan guna membangun kekuatan ekonomi yang saling menguntungkan.

Kerja sama antara kekuatan koperasi yang merupakan perkumpulan orang dan kekuatan modal yang dimiliki oleh konglomerat bisa menghasilkan kerja sama yang menguntungkan Indonesia secara keseluruhan. Kekuatan gerakan koperasi yang bisa merupakan kekuatan politik yang dapat menciptakan posisi tawar untuk menentukan kebijakan ekonomi yang saling menguntungkan, baik untuk rakyat maupun untuk pemilik modal. Kebijakan yang bisa menciptakan pemerataan pendapatan rakyat, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun kebijakan untuk meningkatkan devisa negara merupakan beberapa kebijakan yang bisa dibentuk melalui kerja sama koperasi dan konglomerat.

Peran pemerintah untuk mendorong kerja sama ekonomi antara koperasi dan konglomerat sangatlah dibutuhkan. Pemerintah melalui instrumen peraturan dan perundang-undangan bisa membentuk "kerangka" yang kondusif bagi koperasi dan konglomerat secara bersama-sama membangun ekonomi Indonesia yang menguntungkan rakyat.

Berita lainnya di Headlines