PajakOnline.com—Pemerintah bakal menambah anggaran bidang kesehatan lagi menjadi sebesar Rp214,95 triliun. Kebijakan ini sebagai respons dalam menyikapi adanya kenaikan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif terjangkit Covid-19.
"Untuk klaim perawatan pasien, dengan jumlah bed occupancy rate naik berarti jumlah pasien meningkat, saat ini anggarannya sudah ada Rp40 triliun ini termasuk tagihan yang tahun 2020. Kami akan menambahkan Rp25,87 triliun lagi di dalam rangka untuk mengantisipasi biaya perawatan pasien. Jadi total alokasi anggaran untuk perawatan pasien Covid-19 akan mencapai Rp65,9 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Evaluasi Pelaksaan PPKM Darurat secara virtual, Sabtu (17/7/2021).
Saat ini, Pemerintah sedang membangun berbagai rumah sakit darurat dalam mengantisipasi kenaikan jumlah pasien Covid-19. Sejumlah asrama haji dikonversi menjadi rumah sakit darurat di antaranya adalah asrama haji yang ada di Pondok Gede, Surabaya, Boyolali, Bandung, dan Yogyakarta. Menkeu menyebutkan, semua membutuhkan anggaran sebesar Rp2,75 triliun untuk melengkapi perlengkapan medis di sejumlah asrama haji dan mengkonversikannya menjadi rumah sakit darurat.
Menkeu mengatakan, untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) juga diberikan tambahan karena dengan adanya tambahan rumah sakit darurat maka membutuhkan tambahan nakes. Pemerintah akan merekrut 3 ribu dokter baru dan 20 ribu perawat. Oleh karena itu, pemerintah menambahkan anggaran sebesar Rp1,08 triliun diatas Rp17,3 triliun bagi insentif nakes baik yang di pusat maupun di daerah, sehingga total alokasi anggaran adalah Rp18,4 triliun.
“Dan sekarang juga akan dibagikan obat-obat bagi para masyarakat yang terkena Covid tapi melakukan isolasi mandiri, paket obat isoman disediakan sebanyak 2 juta paket. Ini terutama untuk menghindari banyak keluhan bahwa obat-obat hilang di pasaran. Kita mengalokasikan yang tadinya Rp770 milyar kita tambah Rp400 miliar sehingga mencapai Rp1,17 triliun,” katanya.
Menkeu menambahkan, Presiden meminta kepada TNI-Polri dan bidan BKKBN untuk membantu pelaksanaan vaksinasi supaya bisa terkejar target 2 juta atau bahkan 3 juta per harinya. Target yang diberikan untuk TNI-Polri adalah 30 juta orang yang divaksin, sementara target yang diberikan kepada bidan adalah 37 juta orang yang divaksin. Alokasi anggaran yang disediakan untuk tenaga-tenaga yang melakukan vaksinasi sebesar Rp1,96 triliun.
