Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Rp9,28 Triliun hingga Februari 2025

PajakOnline | Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten melaporkan penerimaan pajak mencapai Rp9,28 triliun hingga 28 Februari 2025. Nominal tersebut setara 11,39 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp81,48 triliun.

Kepala Kanwil DJP Banten Cucu Supriatna menjelaskan, realisasi penerimaan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar 10,34 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 11,61 persen, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,63 persen, serta pajak lainnya 67,78 persen.

“Kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Banten ditopang oleh jenis pajak PPN impor 30,37 persen, PPN dalam negeri 29,74 persen, dan PPh Pasal 21 sebesar 10,43 persen,” kata Cucu dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Selain itu, realisasi penerimaan pajak tertinggi di lingkungan Kanwil DJP Banten dicapai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa sebesar 13,65 persen dari target.

Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp2,06 triliun atau 14,39 persen dari target senilai Rp14,31 triliun hingga 28 Februari 2028.

“Penerimaan bea masuk mencapai Rp1,61 triliun didorong dari komoditas kebutuhan bahan bakar, gula, kakao, peternakan, baja, batu bara, elektronik, gypsum, kimia, dan bahan kimia, kendaraan listrik, sepeda, alas kaki, dan ban. Sementara untuk bea keluar sebesar Rp210 miliar dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya. Selebihnya, [penerimaan kepabeanan dan cukai] ditopang oleh penerimaan cukai,” kata Nirwala.

Kemudian, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Banten Djanurindro Wibowo menyebutkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp13,92 miliar atau mencapai 16,35 persen dari target.

“Realisasi PNBP dari pengelolaan aset mencapai Rp4,56 miliar atau 11,66 persen dari target tahun 2025. Sementara itu, realisasi PNBP dari lelang mencapai Rp9,34 miliar atau 20,33 persen dari target dan PNBP dari piutang negara adalah Rp17,81 juta atau 26,58 persen dari target,” kata Djanurindro.