PajakOnline.com—Pengawasan kepatuhan wajib pajak (WP) terus berjalan, memasuki akhir tahun 2020 ini. Pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.
Di antara contoh pengawasan kepatuhan secara langsung dilakukan KPP Pratama Tabanan. KPP tersebut melakukan penyisiran kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
“Wajib pajak sasaran merupakan wajib pajak yang tidak melakukan perlaporan SPT Tahunannya selama lima tahun,” demikian informasi yang disampaikan melalui situs DJP yang kami kutip hari ini, Rabu (16/12/2020).
Sedangkan pengawasan kepatuhan yang dijalankan melalui saluran elektronik, antara lain, dilakukan oleh KP2KP Malili. Kantor pajak ini memberikan imbauan penyampaian SPT Tahunan kepada wajib pajak badan di wilayah Kabupaten Luwu Timur melalui saluran telepon.
Sebagian besar wajib pajak yang berhasil dihubungi mengakui ketidakpatuhannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Salah satu alasan ketidakpatuhan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan KP2KP Malili, para wajib pajak badan yang belum melaporkan SPT Tahunan mayoritas berasal dari organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga kesenian dan kebudayaan, kelompok tani dan nelayan, panitia pembangunan rumah ibadah, serta badan-badan nonprofit lainnya.
Para wajib pajak ini awalnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengurus berbagai keperluan, seperti mendapatkan bantuan atau hibah dari pemerintah.
Selain wajib pajak badan nonprofit, terdapat beberapa wajib pajak berbentuk badan usaha yang belum patuh melaporkan SPT Tahunannya. Alasannya, tidak atau belum berjalannya kegiatan usaha wajib pajak atau adanya perubahan kepengurusan wajib pajak badan yang bersangkutan.
