TRENDING
Jakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan Polri
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bantuan untuk Sektor Informal dan UMKM Harus Diprioritaskan

· ·

Bantuan untuk Sektor Informal dan UMKM Harus Diprioritaskan

PajakOnline.com— Wabah Corona atau Covid-19 berpusat di Wuhan, China. Globalisasi membuat wabah itu seperti gempa yang memicu tsunami. Gelombangnya cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kini, gelombang Corona itu dialami Indonesia dengan dampak negatif di berbagai sektor.

Dari aspek dampak ekonomi, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menilai, kelompok yang paling rentan terdampak adalah sektor informal atau UMKM yang hidupnya mengandalkan perputaran uang harian. "Kelompok ini yang harus menjadi prioritas untuk dibantu," ujarnya, seperti dilansir liputan6.com.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali. Sumber Foto : Tribun

Karena itu, menurut Rhenald, pemerintah harus sesegera mungkin menerapkan strategi realokasi anggaran guna membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal atau UMKM. Masyarakat harus mendapat resources yang cukup untuk survive.

Rhenald menyebut, dampak wabah Corona memang menghantam semua sektor usaha. Namun, pelaku usaha skala besar setidaknya memiliki daya tahan lebih kuat karena masih bisa menggunakan cadangan asetnya untuk survive di tengah turunnya permintaan.

Dengan memprioritaskan bantuan pada masyarakat bawah, pemerintah bisa menjaga daya beli, sekaligus menggerakkan pasar. Jika permintaan barang dan jasa terjaga, pelaku usaha skala besar juga akan terbantu.

Bagi masyarakat, kata Rhenald, kini saatnya memperkuat kolaborasi R to R atau Rakyat dengan Rakyat. Kepedulian sosial harus digaungkan. Penggalangan dana secara swadaya bisa dilakukan melalui komunitas maupun platform seperti Kitabisa.com dan yang lainnya.

Baca Juga: UMKM Perlu Diberi Kelonggaran Pajak

"Kita sangat butuh semangat gotong royong di saat seperti ini," katanya.

Menurut Rhenald, Covid-19 memiliki karakter short term outbreak. Wabahnya bersifat sementara. Seperti tsunami, kejadiannya singkat, tapi dampaknya bisa luar biasa. Layaknya tsunami, penyebaran wabah terjadi begitu cepat. Kini Corona sudah menyebar hingga ke 173 negara. Dampak kemanusiaan maupun dampak ekonominya luar biasa.

Founder Rumah Perubahan ini mendorong agar semua pihak bahu-membahu di tengah suasana sulit seperti saat ini. Pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dan media harus bergerak bersama-sama.

"Butuh kolaborasi besar-besaran untuk melalui masa-masa penuh tantangan seperti ini," ucapnya.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines