PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan nilai transaksi Rp300 triliun kepada publik untuk bisa menjadi bukti hukum. "Makin detail makin bagus biar pembersihan di Kemenkeu semakin cepat. Saya ingin tahu siapa saja yang terlibat agar pembersihan semakin cepat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang disiarkan Youtube Kemenkeu, dikutip hari ini.
"Kita akan terus membuka dan mengikuti kasusnya. Kami akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Saya akan terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Sabtu (11/3/2023).
Saat mengawali konferensi pers di depan wartawan, Menko Polhukam Mahfud MD memuji sikap Sri Mulyani saat memberi penjelasan mengenai transaksi Rp300 triliun kepada media. Menurut Mahfud, walaupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapat sorotan tajam dari publik, Sri Mulyani tetap bisa menjelaskan dengan tenang dan jelas mengenai apa yang terjadi di kementeriannya.
Mahfud MD menegaskan, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun. Itu adalah transaksi pencucian uang. Mahfud mengatakan akan menegakkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang.
"Itu kan pencucian uang sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Itu yang akan kita gebrak. Untuk apa, buat apa ada UU pencucian uang kalau yang begitu enggak selesai. Terus muncul kecurigaan jangan-jangan uangnya dibagi-bagikan," kata Mahfud.
