Sumbangan Kampanye Pemilu Harus Dilaporkan

PajakOnline.com—Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan segala bentuk sumbangan berupa uang ataupun barang sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 harus dilaporkan. Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, apabila pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ataupun partai politik menerima sumbangan barang dan jasa maka sumbangan tersebut harus ditaksir nilainya.

"Harus ditaksir dan dikonversi berdasarkan nilai yang wajar di pasaran. Termasuk juga jasa, caleg yang mendapatkan fasilitas dari relawan atau bantuan tenaga, itu harus dikonversi dalam bentuk uang dan dilaporkan," katanya, dikutip hari ini.

Barang yang dimaksud dalam PKPU 18/2023 meliputi benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan, dan dapat dikonversikan dalam bentuk uang.

Sementara itu, jasa adalah pelayanan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh pasangan capres-cawapres, partai politik, atau caleg sebagai penerima jasa yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang.

Bersamaan dengan penerimaan dalam bentuk uang, penerimaan dalam bentuk barang dan jasa harus dicatat dan dibukukan ke dalam pembukuan dana kampanye.

Pembukuan dana kampanye harus mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Periode pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pilpres dan ditutup 7 hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) kepada kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk KPU. Untuk partai politik, pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 7 hari sebelum penyampaian LPPDK.