TRENDING
Peta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026Peta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Uang Beredar Tembus Rp10.448,1 Triliun

·

Uang Beredar Tembus Rp10.448,1 Triliun

Jakarta, PajakOnline – Likuiditas perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.448,1 triliun pada Agustus 2026, meningkat 8,2% secara tahunan (year on year/yoy).


Pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 8,3% yoy. Meski demikian, likuiditas tetap tumbuh positif dan ditopang terutama oleh peningkatan penyaluran kredit perbankan. 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan M2 pada Agustus 2026 didorong pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit atau M1 sebesar 9,0% yoy serta uang kuasi yang tumbuh 6,5% yoy. 

Kredit Tumbuh 13,3%

Salah satu faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan M2 adalah ekspansi penyaluran kredit.
BI mencatat kredit perbankan pada Agustus 2026 tumbuh 13,3% yoy, meningkat dibandingkan Juli yang tumbuh 13,0% yoy. Dengan demikian, pertumbuhan kredit terus mengalami akselerasi di tengah upaya menjaga momentum perekonomian nasional. 

Data BI menunjukkan perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa transmisi likuiditas melalui sektor perbankan semakin bergerak ke perekonomian.

M1 Capai Rp5.943 Triliun

Dari sisi komponennya, M1 tercatat Rp5.943,0 triliun pada Agustus 2026 dan tumbuh 9,0% yoy. M1 mencakup uang kartal yang beredar serta simpanan yang dapat digunakan untuk transaksi.

Pertumbuhan M1 antara lain dipengaruhi oleh giro rupiah dan uang kartal di luar bank umum dan BPR. 

Sementara itu, uang kuasi mencapai sekitar Rp4.426,2 triliun dengan pertumbuhan 6,5% yoy. Pertumbuhan uang kuasi antara lain didukung peningkatan giro valas. 

Uang Primer Juga Tumbuh

Di sisi lain, BI mencatat uang primer (M0) adjusted tumbuh 16,3% yoy pada Agustus 2026, dengan posisi sekitar Rp2.281,5 triliun. Pertumbuhan tersebut melanjutkan pertumbuhan Juli yang mencapai 17,1% yoy.

Menurut BI, perkembangan M0 adjusted dipengaruhi antara lain oleh pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted serta uang kartal yang diedarkan. 

Pertumbuhan M2 tidak otomatis berarti seluruh tambahan likuiditas tersebut langsung menjadi konsumsi masyarakat. Namun, ketika pertumbuhan uang beredar berjalan bersamaan dengan akselerasi kredit, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan melalui sektor perbankan.

Kredit yang tumbuh 13,3% yoy pada Agustus menjadi faktor penting dalam perkembangan likuiditas. 

Oleh karena itu, perkembangan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah peningkatan kredit tersebut semakin banyak mengalir ke kegiatan produktif, investasi, konsumsi, serta sektor usaha yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja. 

Dengan M2 mencapai Rp10.448,1 triliun, perhatian selanjutnya bukan sekadar seberapa besar uang beredar bertambah, tetapi seberapa efektif likuiditas tersebut berputar dalam perekonomian.

Berita lainnya di Headlines