TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Apa yang Dimaksud Kurs Tengah BI dan Kurs Pajak dalam Perpajakan?

·

Apa yang Dimaksud Kurs Tengah BI dan Kurs Pajak dalam Perpajakan?

PajakOnline.com—Para pembayar pajak yang budiman, mungkin masih ada yang belum mengetahui istilah kurs dalam keuangan. Ada beberapa istilah kurs, yakni kurs tengah BI, kurs jual, kurs beli, dan kurs pajak.

Kurs Tengah di Indonesia, disebut juga dengan istilah kurs tengah BI. Sebab, Bank Indonesia (BI) adalah pihak yang menerbitkan nilai kurs tengah tersebut setiap harinya. Pengertian dari kurs tengah sendiri adalah nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli.

Pada laman resmi BI, kita tidak dapat mengunduh informasi kurs tengah secara langsung. Untuk mendapatkannya, Anda perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut:

(Kurs Jual + Kurs Beli)/2

Sementara itu, kurs jual adalah kurs yang dipakai oleh pedagang valuta asing atau bank saat menjual valuta asing. Sebaliknya, kurs beli adalah kurs yang pakai oleh pedagang valuta asing atau bank saat membeli valuta asing.

Kurs tengah BI dipakai untuk mencatat nilai konversi valuta asing di dalam laporan keuangan perusahaan per 31 Desember (tutup buku). Karena kurs tengah digunakan dalam laporan keuangan, maka kurs ini berpengaruh pada proses perpajakan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Karena laporan keuangan perusahaan selanjutnya akan digunakan dalam proses pelaporan pajak.

Kurs Pajak

Kurs Pajak atau yang sering disebut juga dengan kurs fiskal adalah kurs yang digunakan pada transaksi perpajakan di Indonesia yang terkait dengan kegiatan ekspor impor. Kurs pajak juga sering disebut dengan Kurs Menteri Keuangan, karena ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap pekannya.

Transaksi perpajakan tersebut antara lain adalah sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN BM), Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terjadi dengan menggunakan nilai mata uang asing.

Biasanya transaksi perpajakan tersebut timbul akibat kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Impor Barang Kena Pajak (BKP),
Penyerahan BKP,
Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP),
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean,
Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

Perbedaan Antara Kurs Tengah BI dan Kurs Pajak

Perbedaan antara kurs tengah BI dan kurs pajak terletak pada waktu penggunaan serta fungsi kurs masing-masing. Wajib Pajak harus menggunakan kurs pajak dalam perhitungan perpajakan yang melibatkan transaksi menggunakan mata uang asing.

Sementara kurs tengah bank Indonesia digunakan saat penutupan pembukuan akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan mata uang asing yang beroperasi di Indonesia.

Mengingat nilai kurs tengah yang berubah setiap harinya, dan nilai kurs pajak yang berubah setiap pekan, menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan yang melakukan perhitungan secara manual.

Untuk melihat kurs pajak up-date, Anda bisa lihat di sini:

Kurs Pajak Up-date!

Berita lainnya di Headlines