PajakOnline.com—Green recovery ini berkaitan dengan isu perubahan iklim global yang akan berpengaruh pada aspek ekonomi di berbagai negara.
“Saya percaya bahwa implementasi green recovery akan menjadi pendorong transformasi ekonomi dunia, dan Indonesia akan terus melanjutkan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon, untuk mencapai a climate resilient-nation,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara “High Level Opening Dialogue of the Green Climate Fund Private Investment for Climate Conference”, yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (14/10/2020).
Menkeu menegaskan bahwa upaya implementasi green recovery ini harus didorong karena perubahan iklim memungkinkan adanya peningkatan penyakit berjangkit yang bisa menimbukan pandemi dan krisis kesehatan nasional yang akan sama atau bahkan bisa lebih buruk daripada Covid-19 yang sedang dialami global saat ini.
“Para pembuat kebijakan harus melihat secara lebih dekat mengenai paket pemulihan dari perspektif strategi jangka panjang untuk membangun ekonomi secara berkelanjutan,” tambah Menkeu.
Menkeu melanjutkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, Indonesia sudah berupaya bagaimana membuat suatu fondasi pada pelaksaaan ekonomi hijau, dan yang membutuhkan beberapa kebijakan strategis terkait iklim lainnya. Program penanganan perubahan iklim telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan strateginya yaitu pembangunan rendah karbon.
Di samping itu, Menkeu menyebut bahwa dari sisi pembiayaan, Indonesia telah menerbitkan Soverign Global Green Sukuk setiap tahunnya sejak 2018, dengan total nominal yang berhasil dihimpun sebesar 2,75 miliar dolar AS.
Dari pembiayaan ini dialokasikan untuk membiayai transportasi yang berkelanjutan seperti pembangunan jalur rel ganda dan pembangunan kapal yang hemat energi. Pemerintah Indonesia juga mengalokasikan dari dana tersebut untuk mitigasi banjir dan daerah rentan bencana serta akses terhadap sumber energi yang terbarukan.
Lalu, pemerintah menggunakan dana ini untuk proyek pengelolaan limbah dan efisiensi energi di seluruh negeri. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi emisi sekitar 8,9 juta ekuivalen CO2. Lanjut Menkeu, pemerintah juga telah menerbitkan green sukuk ritel pertama dunia pada tahun 2019 dengan total investasi sebesar 100 juta dolar AS.
Pada saat menghadapi pandemi Covid-19 sekarang ini, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar hampir 408 miliar dolar AS untuk stimulus fiskal guna mengatasi pandemi serta program pemulihan ekonomi.
Stimulus fiskal ini sebesar 29% nya digunakan untuk skema perlindungan sosial, sedangkan 42% nya untuk insentif perpajakan, kredit dan stimulus untuk UMKM, BUMN serta korporasi. Stimulus ini juga termasuk pendanaan untuk proyek hijau padat karya seperti proyek respirasi mangrove yang mencakup 50 ribu hektar dan mempekerjakan 25 ribu.
Jadi menurutnya, Indonesia saat menghadapi krisis ini tetap bisa menciptakan lapangan pekerjaan tetapi juga dalam waktu yang sama melaksanakan beberapa proyek hijau.
Pada kesempatan itu, Menkeu juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya implementasi green economy. Dalam lima tahun terakhir, yaitu antara tahun 2016-2020, Indonesia telah mampu mendanai sekitar 34% kebutuhan dasar untuk pembiayaan penanganan perubahan iklim secara nasional setiap tahunnya.
Untuk mengisi celah pembiayaan 66% ini, sektor swasta didorong dapat berperan dalam partisipasi pembiayaan untuk mendorong aksi iklim. Sektor swasta bisa berperan penting dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek iklim karena memiliki keahlian pada sektor khusus, teknologi dan efisiensi serta sumber pembiayaan.
Menkeu mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan bagi pihak swasta seperti berbagai regulasi dan pasar keuangan yang belum berkembang serta jangka waktu yang sangat panjang atas sebuah risiko untuk sebuah proyek yang terkait dengan green program.
Namun, pemerintah memberikan dukungan kebijakan dan kerangka peraturan yang menguntungkan bagi sektor swasta agar mereka tidak hanya merasa nyaman tetapi juga memiliki kepercayaan untuk berinvestasi dalam green projects.
Menkeu juga menegaskan bahwa berbagai skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang inovatif sedang dikembangkan untuk lebih mendukung sektor swasta. Salah satunya adalah pemanfaatan blender finance dan juga melalui pembentukan instrumen yang dinamakan The SDG Indonesia One.
Ini adalah sebuah platform blended finance yang akan mengumpulkan dan menggabungkan pembiayaan tidak hanya dari BUMN tetapi juga dari sektor swasta dan dari dukungan filantrofis.
Selain pembentukan The SDG Indonesia One, pemerintah Indonesia juga telah mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang bertugas mengelola dana lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Sebagai catatan penutupnya, Menkeu menegaskan kembali bahwa walaupun Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi global Covid-19, tetapi Indonesia juga tetap teguh pada komitmen pada isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim.
“Pemulihan ekonomi hijau yang inklusif akan membantu kita untuk bisa membangun kembali perekonomian secara lebih kuat dan lebih baik. Ini adalah hal yang seharusnya kami lakukan untuk mengatasi tantangan Covid-19 dan perubahan iklim. Akhirnya saya percaya bahwa kita bisa bersama-sama untuk pulih dari pandemi global ini dan maju bersama menghadapi perubahan iklim,” kata Menkeu Sri Mulyani.
