TRENDING
Penerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi Coretax
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Proyeksi Ekonomi Kuartal III/2020 Kembali Minus

·

Proyeksi Ekonomi Kuartal III/2020 Kembali Minus

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020 akan berada di rentang minus 2% hingga 0%. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun diproyeksi berada di kisaran minus 1,1% hingga positif 0,2%.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan proyeksi negatif tersebut karena belum pulihnya berbagai kegiatan ekonomi, dan tercermin dari kinerja penerimaan pajak. Penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) turut menggambarkan belum pulihnya konsumsi masyarakat.

“Kalau kita lihat indikator pada bulan Juli, kuartal III downside risk-nya ternyata tetap menunjukkan suatu risiko yang nyata. Jadi, kuartal III kita outlook-nya adalah 0% hingga negatif 2%," kata  Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Agustus 2020 melalui video conference pada hari ini Selasa (25/8/2020)

Sri Mulyani mengatakan dampak pandemi Covid-19 telah menekan sektor konsumsi yang selama ini selalu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk mengerek konsumsi masyarakat tersebut.

Dia mengungkapkan, nggaran bantuan sosial tahun ini telah naik 55% dibandingkan dengan tahun lalu. Realisasinya sudah sekitar Rp170 triliun.Namun, Sri Mulyani menilai berbagai bantuan sosial itu tidak akan mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia dari risiko pertumbuhan negatif jika kelompok menengah dan atasnya belum pulih.

Dia menyebut Indonesia masih tetap memiliki risiko pertumbuhan negatif jika konsumsi semua lapisan masyarakat belum membaik pada kuartal III dan IV/2020.

Selain itu, kewaspadaan Sri Mulyani juga didasarkan pada tren kontraksi penerimaan pajak pada sektor-sektor usaha utama yang semakin dalam. Misalnya penerimaan pajak dari usaha transportasi dan pergudangan kembali mencatatkan kontraksi.

Menkeu berharap ada pergerakan positif dari sektor investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) agar terjadi perbaikan pada kuartal III dan IV/2020.

Penerimaan Pajak Turun Lagi

Penerimaan pajak hingga bulan Juli 2020 mengalami penurunan 14,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontraksi ini tercatat lebih dalam daripada akhir bulan tahun sebelumnya yang sebesar 12,3%.

"Kalau kita lihat dari sisi growth adalah negatif 14,7%. Ini lebih dalam dari yang kami perkirakan. Ini yang perlu kami perhatikan dari faktor-faktor pajak tersebut," kata Menkeu Sri Mulyani.

Penerimaan Perpajakan hingga akhir Juli 2020. Screenshot konferensi pers APBN Kita, Selasa (25/8/2020)

Berita lainnya di Headlines