TRENDING
MUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026MUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Restitusi Pajak Rp191,82 Triliun hingga Agustus 2026, Turun 37 Persen

·

Restitusi Pajak Rp191,82 Triliun hingga Agustus 2026, Turun 37 Persen

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi mencapai Rp191,82 triliun hingga 31 Agustus 2026. Nilai tersebut turun sekitar 36,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp304,29 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penurunan restitusi tersebut berada di kisaran 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Turun sekitar 30-an persen,” kata Bimo seusai konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi September 2026 di kantor pusat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

PPN dan PPnBM Mendominasi

Berdasarkan jenis pajaknya, restitusi hingga akhir Agustus 2026 didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Rinciannya sebagai berikut:

1000821026.png

Dengan demikian, restitusi PPN dan PPnBM mencapai sekitar 70 persen dari total restitusi hingga Agustus 2026.

Secara nominal, restitusi PPh turun sekitar Rp35,20 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Restitusi PPN dan PPnBM juga turun sekitar Rp77,97 triliun.

Sementara itu, restitusi PBB dan pajak lainnya justru meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

DJP Pastikan Restitusi Tetap Dibayarkan

Penurunan restitusi tidak berarti hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak dihentikan. DJP menegaskan pengembalian tetap dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan dan hasil pemeriksaan.

Bimo menjelaskan, restitusi diproses dengan mempertimbangkan profil risiko dan tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk untuk wajib pajak yang bergerak di sektor dengan risiko lebih tinggi.

DJP juga tetap memberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

Bimo menegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak sepanjang kelebihan pembayaran tersebut dapat dibuktikan melalui dokumen dan transaksi yang sah.

“Sepanjang semua dokumen, semua transaksi yang memang membuktikan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak bisa dibuktikan, pasti akan kita kembalikan,” tegas Dirjen Bimo.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara juga menegaskan bahwa hak wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap diberikan apabila telah memenuhi ketentuan.

Pemerintah memastikan mekanisme restitusi berjalan sesuai prosedur perpajakan, sekaligus mendorong pelaku usaha meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berita lainnya di Headlines