Berita Pajak
10.350 artikel
Tahun Anggaran 2025, DJP Usulkan Pagu Indikatif Rp6,87 Triliun
10 Jun 2024, 18.20 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengusulkan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,87 triliun. Salah satu mata anggaran terbesar adalah untuk perluasan basis pajak atau ekstensifikasi pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufrans
OJK Blokir 4.921 Rekening Terlibat Judi Online
10 Jun 2024, 17.25 WIB
PajakOnline.com— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memberantas judi online demi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. OJK menyatakan telah melakukan pemblokiran ribuan rekening yang terlibat judi online, termasuk mendukung satuan tugas judi online yang dipimpin oleh
Kemenkeu Usulkan Pagu Rp53,19 Triliun Tahun Anggaran 2025
10 Jun 2024, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp53,19 triliun untuk tahun anggaran 2025. “Kami menyampaikan usulan pagu indikatif BA 15 Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2025, adalah pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2025 untu
Pekerja Unjuk Rasa Tolak Tapera
8 Jun 2024, 03.25 WIB
PajakOnline.com— Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera mencabut program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) 21/2024 tentang Perubahan atas
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia: Pungutan Tapera Bebani Pekerja
8 Jun 2024, 03.20 WIB
PajakOnline.com— Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyatakan pungutan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam kondisi saat ini tidak tepat karena membebani rakyat. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, saat ini kondi
Sidang Isbat Hari Raya Idul Adha 2024 Digelar Hari Ini
7 Jun 2024, 15.00 WIB
PajakOnline.com— Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat Awal Zulhijah 1445 H pada Jumat 7 Juni 2024, bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1445 H, hari ini. Sidang Isbat akan digelar di Auditorium Kemenag, Jl. MH. Thamrin, Jakarta. "Sidang Isbat ini penting untuk selalu
Kanwil DJP Jawa Timur Gelar Lelang Serentak, Nilai Aset Capai Rp14,88 Miliar
7 Jun 2024, 02.45 WIB
PajakOnline.com— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Jawa Timur menggelar lelang serentak atas aset-aset milik wajib pajak yang disita oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III. Terdapat 79 aset yang akan dilelang ketiga kanwil DJP Ja
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat Capai Rp31,71 Triliun hingga April 2024
7 Jun 2024, 02.35 WIB
PajakOnline.com— Penerimaan pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mencapai sebesar Rp31,71 triliun atau setara 30.97% dari target hingga April 2024. Penerimaan secara total tertekan sebagai efek langsung penurunan setoran PPh 25/29 cukup sign
Harga Komoditas Turun, Setoran Pajak Sektor Pertambangan Terjun Bebas
7 Jun 2024, 02.20 WIB
PajakOnline.com— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan merosot signifikan sebesar 63,8% secara tahunan. Sementara pada periode yang sama pada tahun lalu, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih mencatatkan pertumbuha
Pemerintah Targetkan Rasio Pajak 12% Tahun Depan
7 Jun 2024, 01.40 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah menargetkan rasio pajak atau tax ratio sebesar 11,2%-12% pada 2025. Dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan Kerang
Penjelasan Soal Keberatan Pajak
7 Jun 2024, 01.15 WIB
PajakOnline.com— Keberatan pajak adalah hak wajib pajak ketika tidak setuju terhadap ketetapan pajak yang atau menjadi gugatan atas pihak ketiga. Pengajuan keberatan dapat disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian pengajuan itu akan di
Buruan Beli Rumah, Bebas Pajaknya Tinggal Bulan Ini
7 Jun 2024, 01.00 WIB
PajakOnline.com— Beli rumah bebas pajak atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% berlaku hingga akhir Juni 2024. Ketentuan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, PPN DTP dibagi menjadi dua periode.
