Pemadanan NIK sebagai NPWP Capai 99,17 Persen Wajib Pajak
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan, pemadanan NIK sebagai NPWP sudah mencapai 99,17 persen Wajib Pajak hingga 11 Oktober 2024. Pemadanan ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan, pemadanan NIK sebagai NPWP sudah mencapai 99,17 persen Wajib Pajak hingga 11 Oktober 2024. Pemadanan ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambah 9 layanan perpajakan yang bisa diakses dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan adanya penambahan 7 layanan perpajakan yang bisa memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP 15 digit, ...
PajakOnline.com—Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung program Satu Data Indonesia. Dukungan tersebut diwujudkan dalam program pemadanan NIK sebagai NPWP. ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan layanban perpajakan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan sebanyak 681.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan atau divalidasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ...
PajakOnline.com—Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku resmi mulai hari ini Senin 1 Juli 2024 ...
PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi kelembagaan, salah satunya melakukan reformasi di bidang regulasi ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat masih terdapat 683.000 wajib pajak yang belum memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan sudah 67,46 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ...
PajakOnline.com—Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menyampaikan jumlah total Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berhasil dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Sebab, pembuatan bukti potong atau Bupot melalui ...
PajakOnline.com—Untuk mengetahui NIK sudah terdaftar sebagai NPWP, wajib pajak bisa mengecek melalui laman ereg.pajak.go.id/ceknpwp. Wajib pajak tidak perlu khawatir apabila ...
PajakOnline.com—Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengungkapkan sebanyak 59,88 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib ...
PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunda penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ...
PajakOnline.com—Pemerintah semakin memudahkan dan memperluas penerima program bantuan subsidi Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru berbasis baterai. Kebijakan ini ...
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan per Agustus 2023, sebanyak 58,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan Nomor ...
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 57,8 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ...
PajakOnline.com— Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, perkembangan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ...
PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali terus melakukan pemadanan atau validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Wajib ...
PajakOnline.com—Program integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurut Guru Besar ...
PajakOnline.com—Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, sebanyak 57,3 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 digit atas permohonan pendaftaran wajib pajak baru hingga ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan untuk pendaftaran 1 Nomor Pokok Wajib Pajak ...
PajakOnline.com—Pengenaan tarif pajak atas wajib pajak yang tidak memiliki atau tanpa NPWP seperti diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, atau ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, pemadanan atau validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak ...
PajakOnline.com—Nomor Induk Kependudukan (NIK) ternyata akan berlaku untuk layanan administrasi lainnya. Jadi, NIK tidak hanya untuk layanan perpajakan saja. Mulai ...
PajakOnline.com—Wajib pajak yang melakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP, tetapi nama tidak sesuai dengan data dalam sistem perpajakan ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak tidak menunda melakukan validasi data nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP menjadi nomor ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan diimplementasikan ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau kepada seluruh wajib pajak agar segera melakukan pemadanan data untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan ...
PajakOnline.com—Wajib pajak orang pribadi kini dapat menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) atau KTP untuk mengakses layanan perpajakan secara terbatas dari ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak orang pribadi agar memutakhirkan data secara mandiri berkaitan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ...
PajakOnline.com—Sebanyak 52,9 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga November 2022 ini. Direktur ...
PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai tahun depan. ...
PajakOnline.com—Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak memberikan NPWP dengan mengaktivasi NIK, baik berdasarkan permohonan pendaftaran oleh Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan ...
PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak menyatakan penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias nomor KTP untuk transaksi perpajakan berlaku ...
PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meresmikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ...
PajakOnline.com—NIK sebagai NPWP mulai berlaku sepenuhnya pada 1 Januari 2024. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo dalam ...
PajakOnline.com—Integrasi NIK atau KTP sebagai NPWP mulai berlaku tahun depan. Oleh karena itu, nantinya NPWP akan dihapus. Direktur Peraturan Perpajakan ...
PajakOnline.com—Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias KTP akan memperluas basis pajak. Sebab NIK/KTP akan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur ...
PajakOnline.com—Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan ...
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan tidak semua pemilik KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib membayar pajak. Terdapat ketentuan ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memudahkan para wajib pajak untuk membayar pajak. Nantinya, tidak ada lagi NPWP. Karena KTP atau ...
PajakOnline.com—Pemerintah hingga saat ini masih menyiapkan sejumlah aturan antara lain Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menerapkan ...
PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar segera mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok ...
PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang membangun sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan basis administrasi untuk ...
PajakOnline.com—Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang HPP dalam Sidang ...
PajakOnline.com—Pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini masih akan diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada ...
PajakOnline.com—Integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) amat bermanfaat untuk kepentingan perpajakan dan pencegahan tindak ...
PajakOnline.com—Pemerintah mewajibkan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam seluruh rangkaian proses yang berhubungan dengan ...
PajakOnline.com—Pemerintah melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 83 Tahun 2021 telah menerbitkan peraturan baru mengenai pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) ...
PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan transformasi dan ...
PajakOnline.com—Wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya wajib memberikan NPWP atau jika tidak punya NPWP harus memberikan kartu tanda penduduk ...
PajakOnline.com—Pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pembeli dalam faktur pajak, menciptakan rasa keadilan (fairness) bagi seluruh wajib pajak. Pencantuman NIK tersebut ...
Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi HP/WA 0812-4237-9379.
Berita Pajak, kami melayani Jasa Konsultasi, Advokasi Perpajakan, Pembuatan SPT, Pembukuan, dan Lain-lain.